Polda dan BPN Jawa Timur Bentuk Satgas Anti Mafia Tanah

Penandatanganan MoU Satgas Anti-Mafia Tanah oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin dan Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Gusmin Tuarita.

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah. Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk mengatasi masalah sengeketa tanah yang ada di wilayah Jawa Timur.

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin mengatakan, pembentukan Satgas ini merupakan bentuk kepedulian dari BPN. Satgas ini nantinya akan menangani persoalan tanah yang terjadi di masyarakat.

” Ini instruksinya sudah lama, yakni pada Maret 2017, tapi baru bisa dilaksanakan hari ini di Jawa Timur, “kata Machfud di Hotel JW Marriot, Surabaya, Selasa (1/8/2017).

Masih kata Mahfud, usai menandatangani nota kesepahaman (Mou) antara Polda dan BPN, pihaknya termasuk cepat dibanding daerah-daerah dalam membentuk Satgas Anti-Mafia Tanah.

“Ini tindak lanjut dari kebijakan tingkat pusat antara Mabes Polri dengan Kementerian Agraria/BPN,” tandas Machfud.

Ia juga menjelaskan, tugas pokok dari Satgas itu nanti akan menindaklanjuti beberapa persoalan. Banyak persoalan yang belum terselesaikan, seperti tata ruang dan sengketa pertanahan yang banyak terjadi Jawa Timur.

“Khusunya Surabaya. Banyak sekali persoalan tanah yang belum terselesaikan. Dengan dibentuknya Satgas ini, akan saling bersinergi dalam memberikan akses informasi  terkait persoaln sengketa tanah,“ ujar Mahchfud.

Banyak modus persoalan tanah yang disampikan Machfud, dari penyerobotan tanah hingga sertifkat palsu. Maka pihak Kepolisian dan BPN bergabung akan menyelesaikan persoaln ini.

“Personel BPN sudah disampaikan ke kita. Secara operasional nanti Dirkrimum (Direktur  Reserse Kriminal Umum) secara teknik menghadapi target yang telah ditentukan bersama,” jelas Machfud.

Lebih detil Mahfud mengungkapkan, bahwa persengketaan tanah yang selama ini terjadi, tidak bisa diselesaikan pihak Kepolisian sendiri. Menurutnya, butuh pihak yang berkompeten, yaitu BPN secara khusus dan diatur undang-undang menangani status pertanahan.

“Pertanahan bukan hanya masalah status. Tapi hal-hal yang bisa konflik. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama yang intensif dengan Polri,” ungkap Mahfud.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jawa Timur Gusmin Tuarita mengatakan, dengan dibentuknya Satgas Anti-Mafia Tanah, sebagai bentuk pencegahan adanya sengketa tanah, sekaligus deteksi dini serangkaian kegiatan mafia tanah di Jawa Timur.

“Oleh karena itu, sinergi dengan Polri untuk mencegah aparat desa hingga tingkat provinsi, jangan sampai terkena saber pungli,” kata Gusmin.

Menurut Gusmin, sekitar 625 ribu bidang tanah di Jawa Timur belum bersertifikat. Diharapkan dengan adanya MoU dengan Polda Jawa Timur ini dapat mensukseskan program pemerintah pusat tentang sertifikasi tanah.

“Harapan kedepan tidak hanya penindakan terhadap mafia tanah. Tapi juga mensukseskan program nasional sertifikasi tanah,” tandas Gusmin.

MoU Satgas Anti-Mafia Tanah ini juga dihadiri para pejabat utama Polda Jawa Timur, para Kepala Kepolisian Resor dan jajarannya, Penyidik di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Serta para Kepala BPN se Jawa Timur.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR