Politik Penyeimbang, Milik Siapa ?

Budi Ace wartawan indeksberita

Pasca Keputusan MK, yang menolak seluruh gugatan kuasa hukum kubu 02, dan setelah KPU menetapkan secara resmi bahwa pemenang Pilpres 2019 adalah pasangan Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin, maka pertanyaannya kemudian adalah, siapakah sosok penting yang pantas sebagai tokoh politik penyeimbang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia?

Kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin secara kuantitatif adalah berarti kekalahan Prabowo-Sandi. Jokowi-Ma’ruf Amin didukung oleh 85 juta (55 %) rakyat Indonesia dan Prabowo-Sandi didukung oleh 65 juta (45 %)rakyat Indonesia.

Jika logika matematis tersebut yang digunakan oleh kedua pendukung, maka kontestasi pilpres tak kan pernah selesai, dalam makna yang sesungguhnya. Pro-kontra akan terus tumbuh subur ditengah rakyat Indonesia. Konsekuensi logisnya, kinerja pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin hanya akan tersita pada kondisi sentimentil yang tak pernah usai. Sangat tidak produktif.

Masing-maaing kubu akan merasa bahwa jumlah pendukung mereka jutaan rakyat dengan jutaan ekspresinya. Suhu politik tak kan pernah turun selama 5 tahun, karena logika matematis dan prespektif kuantitatif, bersifat mennag-kalah. Berbahaya.

Akan berbeda dampak sosialnya, jika dilihat dari logika kualitatif. Dari prespektif kultural Bangsa Indonesia, bahwa kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin bukanlah bermakna kekalahan Prabowo-Sandi, karena kemenangan yang sesungguhnya adalah memenangkan hati nurani rakyat. Bensr bahwa Jokowi-Ma’ruf Amin berhasil memenangkan hati 85 juta rakyat Indonesia, disaat yang bersamaan pula ahwa Prabowo-Sandi pun berhasil memenangkan hati 65 juta rakyat Indonesia.

Inilah konsep dasar dalam politik penyeimbang, yang harus dikedepankan oleh kedua kubu politik, demi Negara Kesatuan Republik Indonesia nan harmonis.

Bukankah kekuasaan seorang presiden adalah dalam rangka memberikan pelayanan lahir dan bathin bagi seluruh rakyatnya?

Maka dengan demikian, dikotomi matematis tadi dengan sendirinya tidak perlu digunakan lagi setelah kontestasi Pilpres selesai.

Prabowo, tak perlu merasa kalah 2 kali, bahkan mungkin berkali kali dalam hidupnya. Karena logika tersebut akan membuat Prabowo susah legowo, dan tidak mau melihat kemenangan Jokowi sebagai kemenangan sosial dan kultural semata. Bahwa Sang Khalik, Yang Maha Kuasa, sudah mentakdirkannya sebagai Presiden RI untuk dua kali berturut turut.

Sebaliknya, Prabowo hari ini mestinya berbangga diri karena dia memiliki 65 juta rakyat Indonesia yang memilihnya. Apalagi jika itu diperoleh secara ikhlas, tanpa ‘money politic’ dan dipilih bukan karena alasan negatif tentang Jokowi (akibat dari hoax dan cuci otak), tapi karena alasan positif tentang kelebihan Prabowo dibanding Jokowi. Itulah nilai produktifitas dari 65 juta rakyat Indinesia yang memilihnya.

Dengan angka obyektif sekaligus produktif sebanyak itu, maka secara politis, Prabowo menjadi satu-satunya sosok yang paling disegani (jika tak ingin dikatakan ditakuti), oleh Jokowi. Bahkan saat beliau kembali dilantik kemudian memimpin negeri yang ke-duakali-nya pada Bulan Oktober 2019 mendatang.

Dengan demikian Prabowo bisa menggunakan peran terbaiknya menjadi tokoh sentral politik penyeimbang, yang paling disegani lawan maupun kawan.

Bukankah dalam politik diperlukan diplomasi. Dan sebaik-baik diplomasi, berasal dari sosok yang memiliki ‘bargaining position’ terbaik, terkuat dan satu-satunya. Dan dalam politik Indonesia hari ini, itu hanya dimiliki oleh Prabowo. Sosok yang bisa mengklaim dengan bangga, bahwa: “Dibelakang saya, ada 65 juta rakyat Indonesia yang aktif dan produktif”.

Andai saja Prabowo dan team work, mau merubah prespektif, bisa mencoba ‘open mind’ dan ikhlas untuk bersikap ‘out of box’, maka tak perlu ada peristiwa berdarah hasil rekayasa akibat logika matematis, logika ekonomis: untung rugi, soal kalah-menang, bahkan logika paling primitif: “Aku atau kamu yang mati”.

Dalam riwayat politik kekuasaan di tanah air, politik penyeimbang masih dalam tataran konsep dan wacana. Relatif sedikit politisi yang memiliki peran tsb. Saat ini, Prabowo-lah satu-satunya yang akan menjadi sosok penting dan bermartabat sebagai TOKOH POLITIK PENYEIMBANG bagi siapapun, terutama terhadap Presiden Jokowi, yang akan memimpin Republik Indonesia lagi, 5 tahun mendatang.

Beliau punya modal sosial paling besar di Indonesia setelah Jokowi, yang tidak dimiliki manusia lainnya di Indonesia, sebesar 65 juta jiwa.

Sebaiknya, beliau mengambil peran strategis itu.

Tanpa jadi presiden beliau akan tetap terlihat penting, berwibawa, kharismatik dan keren. Ketimbang menjadi “simbol” penyulut perpecahan yang terjadi diluar kekuasaannya, seperti peristiwa 21-22 Mei 2019 lalu.

Andai saja benar, bahwa semua itu adalah murni pendukung Prabowo , posisi tawar menawarnya akan jauh lebih kuat.

Dalam dunia Politik, sudah ditakdirkan bakal ada Pemenang dan Ada yang Kalah. Salah seorang harus segera “Ikhtiar” sebagai Penyeimbang. Ini Sunatullah. Sudah jadi ketetapan Allah SWT.

Jika Prabowo tidak mengambil posisi penyeimbang itu, maka akan diambil oleh Jokowi atau Oportunis lainnya. Gejalanya sdh mulai terlihat.

Dulu peran Penyeimbang, ingin dimainkan oleh SBY. Sayangnya dia gagal, karena prespektifnya masih sempit dan primordial partai. Andai dia, mau open mind, menjadi “Penyeimbang” untuk rakyat Indonesia, dapat dipastikan hari ini SBY jauh lebih keren, karena menjadi tempat curhat Jokowi dan Prabowo.

Jangan sampai Prabowo seperti SBY. Jika seperti itu, jangan marah andai Anak anak Jokowi justru akan mengambil peran penyeimbang komunikasi politik di tanah aiar. secara alamiah, tanpa mereka sadari, tapi desogn politik dari manapun. Sudah banyak contoh yang berseliweran di media sosial, bagaimana anak anak cerdas itu menyahuti setiap isu negatif tentang ayah mereka. Mereka senantiasa menjadikan Jokowi, dalam konteks isu, sebagai presiden an sich, bukan sebagai Jokowi, ayah mereka. Begitulah keseimbangan politik, diperlukan bagi negeri tercinta ini.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR