Politisasi TKA

Aksi May Day di Kaltara (indeksberita.com)

Isu TKA muncul bukan disebabkan oleh ditandatanganinya Perpres 20 Tahun 2018 tentang TKA oleh Presiden Jokowi baru-baru ini. Isu TKA sudah menjadi isu politik, yang sudah muncul di tahun kedua dalam pemerintahan Jokowi. Politisasi TKA dibuat sebagai bagian dari memperkuat framing “pro Aseng” yang dituduhkan terhadap Jokowi oleh oposisi.

Mengenai Perpres 20 Tahun 2018 yang dihembus-hembuskan memberikan kelonggaran pada TKA, mereka merujuk pada pasal 10 dan Pasal 13 Perpres tersebut, yang isinya memberikan pengecualian terhadap kewajiban untuk memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan TKA) bagi pengusaha yang mempekerjakan TKA. Mereka membandingkannya dengan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) No 12 Tahun 2009, dimana pengusaha yang mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA, tanpa pengecualian.

Mengenai pengecualian yang dimaksud dalam Perpres, sebenarnya sangat spesifik, yaitu pertama, pemegang saham yang menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Kedua, pegawai diplomatik atau konsuler pada kantor perwakilan negara asing, dan TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah. Dan pengecualian lain pada pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak. Tetapi dalam pengecualian ini, setelah maksimal 2 hari TKA bekerja; RPTKA harus diurus oleh pemberi kerja.

Diluar itu, pasal-pasal Perpres 20 tahun 2018 justru mempertegas mekanisme penggunaan TKA. Dalam Perpres ada pembatasan waktu bagi penggunaan TKA beserta sanksinya. Sementara dalam aturan sebelumnya, tidak ada batasan maupun sanksi.

Perpres juga mewajibkan mengutamakan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Jika ada keahlian yang tidak bisa disediakan oleh tenaga kerja Indonesia; baru dibolehkan TKA dengan tenaga pendamping dari Indonesia.

Saat perpres TKA dilihat dalam perspektif investasi, maka pandangan bahwa TKA akan mengancam tenaga kerja lokal menjadi ngawur. Jika investasi asing masuk, maka akan menciptakan lapangan kerja.

Jika investor kemudian membawa banyak tenaga kerja dari negaranya (atau mempekerjakan TKA di Indonesia), tentu akan menimbulkan biaya yang besar bagi usahanya. Mending uang mereka diinvestasikan di negaranya saja kalau begitu.

Mengapa saat ini isu TKA digencarkan? Padahal kita tau TKA ada sejak masa Orba. Jika masa Orba TKA tidak dihembus-hembuskan oleh para aktivis, bukan karena TKA tidak ada, tetapi para aktivis melihat bahwa masalah sesungguhnya yang menghancurkan bangsa adalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dan prilaku itu ada di keluarga Suharto.

Sedangkan saat ini justru Jokowi masih bersih dari isu KKN. Maka dihembuskanlah isu TKA. Tujiannya untuk memperuncing sentimen anti pemerintah sekaligus medelegitimasi upaya pemerintah untuk mempermudah investasi, agar mereka bisa berkuasa. Sebab jika investasi masuk dengan deras, pertumbuhan ekonomi meningkat, masyarakat sejahtera, maka dengan mudah Jokowi terpilih lagi. Dengan kata lain, mereka ingin berkuasa walau dengan cara menghambat kesejahteraan rakyat.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR