Presiden Keluarkan Perppu Penanganan Dampak Corona

Presiden Jokowi saat memimpin Ratas secara daring, mendorong efisiensi ekosistem logistik nasional. (Biro Pers Setpres)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa penyebaran pandemi Covid-19 bukan hanya masalah kesehatan tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi masyarakat dan negara. Untuk itu Presiden akan keluarkan Perppu penanganan dampak corona.

Hal tersebut disampaikan presiden dalam pernyataan Pers nya, yang sampai ke Redaksi, Selasa (31/3/2020). Perppu itu dikeluarkan karena adanya kegentingan dan kebutuhan mendesak.

“Karena situasi yang kita hadapi adalah situasi kegentingan yang memaksa, kebutuhan yang mendesak, maka Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, selah berbicara dengan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisioner OJK, dan Kepala LPS, Presiden menerangkan bahwa Perpu yang akan dikeluarkan Pemerintah mencakup kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extra ordinary) dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

“Diantaranya melalui berbagai relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2020 serta untuknmemperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan,” imbuhnya.

Sedangkan terkait penangan Covid-19 dan dampak ekonomi Presiden menginstruksikan agar total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Cofid-19 adalah sebesar Rp.405,1 Triliun

Dari angka tersebut, Rp.75 Triliun untuk bidang kesehatan, Rp.110 Triliun untuk Social Safety Net, Rp.70,1 Triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, serta Rp.150 Triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi.

Prioritas pertama, papar Presiden adalah penyiapan anggaran untuk dukungan untuk bidang kesehatan sebesar Rp.75 Triliun akan digunakan untuk erlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD. Selanjutnya, pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, seperti: test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Selanjutnya, Presiden memrintahkan upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk Wisma Atlet. Selain itu Insentif dokter (spesialis Rp.15 juta/bulan), dokter umum (Rp.10 juta, perawat Rp.7.5 juta dan tenaga kesehatan lainnya Rp.5 juta.

“Kita juga prioritaskan santunan kematian tenaga medis Rp. 300 juta, dukungan tenaga medis, serta penanganan kesehatan lainnya,” paparnya.

Prioritas kedua, lanjut Presiden, adalah penyiapan anggaran untuk perlindungan sosial berupa PKH 10 juta KPM, dibayarkan bulanan mulai April (sehingga bantuan setahun naik 25%).

Kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima, dengan manfaat naik dari Rp.150.000 menjadi Rp. 200.000 selama 9 bulan (naik 33 persen). Kartu Prakerja juga dinaikkan dari Rp.10 triliun menjadi Rp. 20 triliun untuk bisa meng cover sekitar Rp. 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu, dengan biaya pelatihan 1 juta.

Presiden juga memutuskan pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi. Realisasinya adalah tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga 175 ribu dan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok 25 Triliun.

“Sementara prioritas ketiga adalah penyiapan anggaran untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi,” jelas Presiden.

Diantaranya PPH 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100 %. Juga Pembebasan PPH Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah.

Sementara pengurangan PPH 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah diantaranya Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha, penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan, penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022 dan Dukungan lainnya dari pembiayaan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi.

“Selain itu dilakukan kebijakan non fiskal seperti penyederhanaan Lartas ekspor, penyederhanaan lartas impor, percepatan layanan proses ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem,” ungkap Presiden.

Jokowi juga menegaskan bahwa Pemerintah juga mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan bersama Bank Indonesia dan OJK untuk memberi daya dukung pada perekonomian dan menjaga stabilitas.

Diketahui, Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan intensitas triple intervention, menurunkan rasio Giro Wajib Minimun Valuta Asing Bank Umum Konvensional, memperluas underlying transaksi bagi investor asing, dan penggunaan bank kustodi global dan domestik untuk kegiatan investasi.

Begitu juga OJK memberikan stimulus untuk debitur melalui penilaian kualitas kredit sampai 10 Milyar berdasarkan ketepatan membayar dan Restrukturisasi untuk seluruh kredit tanpa melihat plafon kredit serta restrukturisasi kredit UMKM dengan kualitas yang dapat langsung menjadi lancar.

Presiden juga mengungkapkan penegasannya bahwa Pemerintah tetap melakukan upaya menjaga pengelolaan fiskal yang hati-hati melalui refokusing dan realokasi belanja untuk penanganan covid-19, melakukan penghematan belanja (belanja K/L maupun TKDD) yang tidak prioritas sesuai perubahan kondisi tahun 2020 sehingga dilakukan penghematan Rp. 190 Triliun termasuk realokasi cadangan sebesar Rp. 54,6 Triliun

Perpu tersebut jelas Presiden juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit yang diperkirakan akan mencapai 5,07 %.Karena itu, ungkap Presiden perlu relaksasi kebijakan defisit APBN diatas 3 % namun relaksasi defisit hanya untuk 3 tahun (tahun 2020, 2021 dan 2022) dan setelah setelah itu kembali ke disiplin fiskal maksimal defisit 3 % mulai tahun 2023.

“PERPPU ini akan segera saya tandatangani sehingga sudah bisa dilaksanakan,” pungkas Presiden

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR