Profesionalisme Paslon Mengelola Informasi di Masa Tenang

Pilkada serentak di 101 daerah, tinggal beberapa hari lagi. Saat ini kita memasuki masa tenang,  waktu yang sangat tepat untuk menurunkan dinamika akibat kampanye, propaganda dan perbedaan pilihan. Masa tenang ini sekaligus  juga sebagai sarana kita untuk memantabkan diri sebagai manusia bebas, untuk menentukan pilihan sesuai keyakinan dan nurani.

Melihat dinamika yang begitu tingginya, masa tenang ini bukan hanya kesempatan bagi pemilih untuk memantapkan pilihan, juga kesempatan bagi para pemangku kepentingan lainnya untuk menguatkan niat mensukseskan pilkada. Pilkada serentak akan sukses jika semua pihak bertindak profesional.

Profesional bagi Pemerintah, KPU, dan Bawaslu,  berarti memiliki kompetensi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, keadilan dan independensi. Sedangkan bagi paslon beserta partai pendukung dan tim suksesnya, profesional berarti mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan semua aturan main dan perundang-undangan yang menaunginya.

Banyak yang berkepentingan dalam pilkada serentak, terutama dalam pilkada Jakarta, itu yang membuat dinamikanya menjadi tinggi. Tetapi di sisi lain, karena banyak yang berkepentingan, maka kecurangan yang mungkin terjadi, sangat tidak mungkin tidak terdeteksi. Apalagi dengan adanya termasuk lembaga-lembaga independent yang menginginkan peningkatan demokrasi. Berkembangnya teknologi informasi dan media sosial, juga merketat pengawasan dai para pihak.

Walaupun kemudian media sosial juga digunakan untuk memfitnah dan menuduh adanya kecurangan, tapi kemudian kecurangan, fitnah dan tuduhan fitnah itu, akan terdeteksi dalam waktu singkat. Ini bisa kita lihat saat masa pra kampanye dan kampanye di media sosial. Satu hoax dalam hitungan jam bahkan menit langsung terbantahkan. Sebaliknya satu informasi yang memang benar, dalam beberapa saat sudah ada bantahan (yang hoax tentunya). Dan tak lama kemudian hoax itu terbantahkan lagi. Semua dalam hitungan jam bahkan menit.

Maka tidak heran jika kemudian JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat), lembaga yang sangat independent dalam pengawasan pemilu, menyatakan bahwa hoax tidak dapat mempengaruhi pilihan, hanya sekedar meningkatkan emosi bagi mereka yang sudah menentukan pilihan. Dengan banyaknya mereka yang berkepentingan, semua kejanggalan (kecurangan, fitnah dan tuduhan fitnah), akan terbantahkan.

Semua pihak harus memikirkan keberlanjutan kehidupan bernegara. Itu pula sebabnya semua pihak harus mengedepankan profesionalismenya. Terutama bagi paslon. Bukan hanya profesional dalam soal  keberlangsungan bernegara (Ekopolsosbud), juga profesional dalam mengendalikan timnya. Kerja-kerja tim suksesnya harus terkontrol. Paslon juga harus mencerna semua informasi dari timnya baik partai pendukung maupun relawan.

Apa lagi biaya kampanye dan sosialisasi jumlahnya puluhan dan mungkin ratusan milyar. Ada kalanya isu kecurangan dihembuskan oleh timnya, untuk menutupi prilaku kerja-kerja yang tidak efektif. Cara yang paling mudah untuk menutupi prilaku tersebut dengan menyalahkan pihak lain. Resiko jika tidak profesional dalam mencerna informasi tadi, maka paslon akan dianggap ambisius dan tidak siap untuk berdemokrasi. Sementara dananya yang milyaran melayang. Apalagi kemudian jika dia tidak terpilih, dan informasi yang dia terima sudah sangat dipercayainya. Rasa sakit akibat kekalahan yang dideritanya, akan dirasakan semakin berkepanjangan. Maka marilah kita kembali ke sikap profesional

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR