Promosi Cepat Perwira Asal Papua

Mayjen Herman Asaribab (kiri membelakangi kamera) saat diangkat menjadi Pangdam XII Tanjungpura. (foto: tniad.mil.id )

Hampir bersamaan dengan gejolak di Papua hari-hari ini, perwira-perwira asal Papua telah memperoleh promosi. Mereka adalah Mayjen Ali Hamdan Bogra (Akmil 1987, sebagai Wadan Sesko TNI) dan Mayjen Herman Asaribab (Akmil 1988B, sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih). Sebenarnya masih ada satu nama lagi, yakni Mayjen Yopie Ones Wayangkau (Akmil 1986).

Kasus Mayjen Yopie Ones Wayangkau memang sedikit unik, sekitar dua atau tiga hari lalu muncul surat keputusan (Skep) Panglima TNI tentang pembatalan dirinya sebagai Panglima Kodam XVII/Cendrawasih, dari sebelumnya Pangdam XVIII/Kasuari (Papua Barat). Dengan kata lain, Mayjen Yopie Ones tetap dalam posisi yang lama (Pangdam XVIII/Kasuari), sementara untuk posisi Pangdam XVII dipercayakan kepada Herman Asaribab.

Tampaknya dengan merebaknya kasus Papua, berdampak pada afirmasi pada perwira asal Papua. Panglima TNI atau Presiden lebih memprioritaskan kepada perwira Papua untuk jabatan strategis di Papua. Tentu saja ada perwira lain yang menjadi “korban” karena Skep last minute tersebut, mengingat berdasar Skep 14 Agustus 2019, semula yang bakal menjadi Pangdam XVIII/Kasuari adalah Mayjen TNI Santos Gunawan Matondang (Akmil 1987, lama bertugas di Detasemen 81 Kopassus). Mayjen Santos Matondang kemudian “diselamatkan” sebagai Aspam KSAD.

Perlu Dukungan Politik

Penjelasan yang paling mudah, promosi adalah misteri, sehingga soal nasib (baik) turut berpengaruh. Di kalangan perwira sendiri ada istilah “garis tangan”, sebagai bentuk penghiburan bagi perwira yang karirnya masih melingkar. Salah satu wujud nasib baik dimaksud adalah dukungan politis, atau ada pihak yang menyokong promosi sang perwira. Kasus paling gamblang adalah melesatnya karir Brigjen Widi Prasetijono (Akmil 1993, kini Danrem Samarinda), usai diangkat sebagai ADC (ajudan) Presiden Jokowi. Jelas sekali Brigjen Widi mendapat dukungan dari Jokowi, karena kebetulan pernah sama-sama dinas di Solo. Tanpa dukungan Jokowi, bisa jadi publik hari ini belum mengenal nama sosok Widi.

Begitu pun sebaliknya, tanpa dukungan politik memadai, karir seorang perwira tiba-tiba bisa berbelok. Pengalaman inilah yang pernah terjadi pada Letjen (Purn) M. Munir (Akmil 1983, terakhir Sesjen Wantanas). Munir adalah ajudan (ADC) mantan Presiden SBY pada periode pertama pemerintahannya (2004-2009). Saat itu, ia sudah diperkirakan bakal menjadi KSAD kelak. Namun sayang rezim telah berganti. Di sisi lain, ketika masih berkuasa dulu, SBY tidak segera pula melantik Munir sebagai KSAD. Akhirnya nama Munir hilang dari peredaran, padahal tinggal selangkah lagi ia bisa menjabat KSAD. Fenomena Munir dan Kolonel Widi tersebut telah menunjukkan betapa pentingnya dukungan politik dalam karir perwira.

Dalam hitungan normal, umumnya perwira menyandang pangkat kolonel berdurasi lima atau enam tahun. Di atas angka ini, pangkat kolonel dianggap sudah terlampau lama. Skemanya kira-kira sebagai berikut: dalam lima tahun menduduki setidaknya tiga posisi, yakni komandan brigade, asisten kasdam, kemudian ditutup sebagai danrem. Ditambah interval setahun mengikuti Sesko TNI, jadi total sekitar enam tahun.

Dalam promosi cepat bagi perwira, situasi lingkungan yang dinamis ikut mendorong karir mereka. Namun ini sebenarnya preseden yang kurang baik, karena pertimbangannya terlalu politis. Dalam situasi normal, bisa jadi perwira asal Papua, belum tentu memperoleh promosi secepat ini.

Promosi Menit Terakhir

Bila kita perhatikan, setahun terakhir ini ada tren promosi kolonel terjadi pada menit-menit terakhir (last minute)—menjelang yang bersangkutan pensiun. Sekitar tiga atau empat bulan menjelang pensiun, yang bersangkutan dipromosikan pada pos brigjen. Cara seperti ini sangat membantu mengurai fenomena surplus kolonel yang selalu terjadi dari waktu ke waktu.

Agar tidak terlalu membebani lembaga TNI, biasanya mereka ditempatkan di lembaga negara di luar struktur TNI, seperti BIN, Bakorkamla, Wantanas, BNPT, dan seterusnya. Kiranya ini adalah skenario yang aman, mengingat pos brigjen dalam struktur TNI juga terbatas, sementara di lembaga lain masih ada peluang. Walhasil, jarang sekali promosi model last minute dilakukan pada satuan strategis di bawah TNI AD, seperti Kasdam, Kepala Staf Divisi Infanteri Kostrad atau Wakil Danjen Kopassus.

Asumsi nasib baik dalam promosi perwira memang cukup beralasan, itulah yang kini terjadi pada perwira asal Papua, karena tidak semua perwira memperoleh kemudahan seperti itu.

Dari segi aspek pendidikan misalnya, tentu sebagian besar sudah mengikuti Seskoad dan Sesko TNI. Promosi model last minute kini benar-benar terjadi pada perwira asal Papua, meski dengan pertimbangan politis, yakni meredam gejolak di Papua, setidaknya untuk sementara.

Penulis : Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer (khususnya TNI AD). Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu
Penulis : Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer (khususnya TNI AD). Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu
BAGIKAN

2 KOMENTAR

  1. Mayjen Ali Hamdan Bogra dan Mayjen Herman Asaribab bisa menjadi Pati apakah karena ‘politis’ juga? Perjalanan karier mereka tentunya menarik jika redaksi mengulasnya juga

  2. Mantap analisanya bang aris santoso, saya selalu mengikuti opini bang aris diberbagai media tentang mutasi tni dan polri..ditunggu analisa dan opini berikutnya

Tinggalkan Balasan ke Toto. SL Batal membalas