Proses Hukum Super Cepat Kasus Ahok di Kejaksaan Dinilai Tidak Fair

Kecepatan proses hukum atas kasus yang melibatkan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok di tingkat Kejaksaan Agung (Kejagung) menunjukkan adanya proses hukum yang tidak fair (unfair trial). Hal itu diungkapkan Ketua Setara Institute, Hendardi, dalam keterangan persnya, Senin (5/12) di Jakarta.

Seperti diketahui, hanya dalam 3 hari, Kejaksaan Agung menyatakan hasil penyidikan Polri terkait kasus itu telah lengkap atau P-21 dan dalam hitungan jam kemudian melimpahkannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Padahal, kata Hendardi, biasanya Jaksa membutuhkan waktu setidaknya 14 hari untuk menyatakan P21 atas sebuah kasus.

Hendardi menilai, sikap Kejaksaan bertolak belakang dengan respons atas hasil penyelidikan Komnas HAM dalam beberapa kasus pelanggaran HAM berat, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun dan tidak pernah dituntaskan.

“Kecepatan waktu itu menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung tidak mengkaji secara cermat konstruksi peristiwa yang menimpa Ahok dan cenderung melempar bola panas itu secara cepat ke pengadilan,” ujarnya.

“Kinerja semacam ini, menurutnya, bukan hanya menunjukkan tidak profesionalnya jaksa, tetapi membahayakan due process of law dan preseden buruk penegakan hukum untuk kasus-kasus yang berdimensi politik di masa yang akan datang,’ tambah Hendardi.

Menurutnya, dari beberapa kasus-kasus yang berdimensi politik, Jaksa Agung tidak memiliki posisi yang tegas dan terukur sehingga menimbulkan pelanggaran hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial).

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR