Rahmadina: Pemerintah Harus Prioritaskan Sarana Pendidikan di Lumbis Ogong

Keterangan foto: SDN 004 Soyudon, Lumbis Ogong, Nunukan (Foto: Eddy Santry)

Lumbis Ogong – Wilayah perbatasan adalah adalah wilayah yang dapat menjadi wajah sebuah negara. Baik segi pembangunan fisik seperti instratruktur dan fasilitas pelayanan publik lainya mapun pembangunan sumber daya manusianya harus mampu bersaing dengan negara tetangga.

“Namun di Lumbis Ogong yang terjadi justru sebaliknya. Perbatasan yang seharusnya menjadi miniatur sebuah negara, justru masyarakatnya terpinggirkan dari deru pembangunan,” ujar Penulis dan Aktivis pemerhati pendidikan, Rahmadina usai mengunjungi bebeberapa desa di Lumbis Ogong, (20/11/2019).

Bahkan pendidikan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara tak dapat dinikmati secara sempurna oleh anak – anak di Lumbis Ogong sebagaimana yang dinikmati teman – teman mereka diwilayah lain.

Menurut wanita cantik penulis buku Setumpuk Rasa Cuek tersebut, bukan tanpa alasan apabila anak – anak di Perbatasan menuntut sarana dan fasilitas pendidikan yang layak. Karena dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

“Ketika Pemerintah menyerukan agar generasi muda mampu berdaya saing, sudahkah Pemerintah memenuhi hak mereka dengan memvasilitasinya?,” tandas Dina.

Bahkan dalam salah satu ayat dalam pasal 31 UUD 1945 tersebut menurut Dina sangat jelas mengatakan bahwa pemerintah harus memeberikan anggaran setidaknya 20% dari APBN Negara. Memang Pemerintah sudah membuktikannya dengan menyisihkan anggaran, namun Dina menilai anggaran yang dialokasikan belum sebesar yang ditetapkan undang – undang.

“Kalau memang benar – benar 20 persen APBN dialokasikan untuk pendidikan, maka tak mungkin anak – anak di Lumbis Ogong mengalami ketertinggalan dalam pendidikan seperti selama ini ,” ujarnya.

Dina mengingatkan bahwa Lumbis Ogong adalah wilayah yang sangat dekat dengan kota – kota di Malaysia seperti Nabawan, Keningau maupun Kota Kinabalu yang lengkap dengan fasilitas pelayanan publik termasuk pendidikan. Sehingga menurutnya, sangat wajar apabila muncul kekhawatiran akan terkikis rasa nasionalisme warga perbatasan apabila mereka tak memperoleh hak mereka di negaranya.

“Makanya persoalan di Lumbis Ogong jangan dianggap sepele karena ini menyangkut kedaulatan. Kuncinya, Pemerintah wajib memprioritaskan pembangunan terutama sektor pendidikan di sana,” tegasnya.

Sebaimana diberitakan sebelumnya, banyak anak – anak usia belajar di Lumbis Ogong yang tak dapat belajar dengan sempurna lantaran minimnya sarana dan prasarana belajar mengajar. Bahkan sekolah tampak sangat tidak layak untuk di sebut sebagai gedung sekolah.

Di SDN 004 Soyudon contohnya. Tak hanya sarana belajar maupun pengajar yang kurang, namun bangunanya sangat memprihatinkan. Bukan hanya dinding dan atap yang bocor, tapi tiang penyangga gedung pun nampak sudah lapuk. Keadaan tersebut tentu bukan saja mengganggu kenyamanan proses belajar tapi juga mengancam keselamatan.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR