Rakornas Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, Kemensos Dorong Pemutakhiran Data

Menteri Sosial Idrus Marham dalam Rakornas Data Terpadu di Jakarta (12/2/2018) memberikan pengarahan pentingnya pemutakhiran data penanggulangan kemiskinan (Foto dokumen Kemensos)

Kementerian sosial mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data Terpadu, di Jakarta, Senin (12/2). Acara yang yang diikuti oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia, bertujuan untuk menyiapkan data terpadu penanggulangan kemiskinan.

Tujuan tersebut dapat terwujud, jika validasi dan pemutakhiran data dilakukan secara teratur oleh Pemda di seluruh Indonesia. Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham yang datang dan membuka acara tersebut mengungkapkan, sampai akhir Januari 2018, dari total 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, sebanyak 286 kabupaten/kota yang sudah memutakhirkan data.

Dalam kesempatan tersebut Kementerian Sosial memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah (Pemda), dalam hal ini kabupaten/kota yang paling aktif dalam melakukan pemutakhiran data Kartu Keluarga Sejahtera Bantuan Pangan Non Tunai (KKS BPNT).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham, kepada Empat Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang paling aktif, yaitu Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Lampung Barat, dan Kota Bukittinggi. Tujuannya, untuk mendorong Pemda lainnya agar lebih aktif mewujudkan data terpadu dengan melakukan validasi dan pemutakhiran data secara teratur.

“Selamat kepada yang menerima penghargaan. Saya berharap penghargaan ini menginspirasi pemda lainnya untuk melakukan verifikasi dan validasi data terpadu,” kata Idrus Marham.

Ia menjelaskan, bahwa data tersebut akan dikelola dalam satu sistem aplikasi, yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) versi 2.0, yang sudah disiapkan oleh Kemensos. Aplikasi itu menurut Isrus, mudah diakaea dan digunakan, agar semakin cepat dan mudah pula pemda meng-update datanya,

Kepada para Kepala Dinas Sosial Provinsi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Mensos juga menekankan bahwa verifikasi dan validasi data terpadu dalam penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial adalah panggilan kemanusiaan.

“Saya mengajak semua pihak meneguhkan komitmen dan ubah cara pola pikir. Bahwa update data merupakan panggilan kemanusiaan, bukan hanya sekedar melakukan tugas kerja biasa. Dengan data yang valid, maka bantuan sosial untuk rakyat akan tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya. Smeoga tugas mulia ini menjadi barokah bagi kita semua,” tandasnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR