RAPBN 2018 Untuk Rakyat Miskin dan Keadilan Sosial

Secara politik RAPBN 2018 krusial bagi PDIP yang merupakan pendukung Pemerintah. Karena tahun 2018 merupakan tahun politik, dan kinerja pemerintah akan menentukan peluang memenangkan pemilu 2019. Tetapi secara ideologis, RAPBN 2018 ini strategis karena menjadi fondasi untuk mewujudkan keefektifan APBN sebagai instrumen mewujudkan Sila Keadilan Sosial dari Pancasila.

Dari RAPBN 2018 ini bisa dilihat bahwa komitmen moral pemerintah untuk pengentasan dan pengurangan kemiskinan, diikuti dengan komitment politik kuat berupa alokasi anggaran dengan jumlah signifikan. Bahkan, Pemerintah secara serius menjalankan fungsi distribusi lebih kental dibanding fungsi alokasi dan stabilisasi anggaran.

Alokasi anggaran untuk bantuan sosial dalam RAPBN 2018 senilai Rp 162 trilyun. Nilai itu naik dibanding tahun 2017 yang nilainya Rp 158 trilyun. Sasaran alokasi anggaran bantuan sosial dalam RAPBN 2018 meliputi empat sasaran, yakni: 1) bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) 2) subsidi pangan (rastra) kepada 5,6 juta KPM dan pengalihan sebagian subsidi rastra menjadi bantuan pangan dengan mekanisme nontunai/voucher kepada 10 juta KPM; 3) penyediaan bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KUBE) di perdesaan bagi 64 ribu keluarga miskin; dan 4) rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi anak balita terlantar, anak terlantar/jalanan, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang mendapat perlindungan khusus sebanyak 90 ribu anak.

‎Yang paling mencolok adalah kenaikan anggaran di Kementerian Sosial sebesar 98% dari Rp 17 trilyun pada 2017 menjadi Rp 34 trilyun di tahun 2018. Lebih dari 80% anggaran Kemsos tsb utk program perlindungan dan bantuan sosial. Angka ini ditujukan untuk 10 juta rumah tangga, naik dari 6 juta rumah tangga pada anggaran tahun lalu. Bantuan sosial rumah bagi keluarga miskin di perdesaan naik pengadaannya dari 1.000 rumah tangga pada 2017 menjadi 7.300 rumah tangga pada 2018.

‎Dukungan bagi kelompok miskin ini diperkuat dengan alokasi dana alokasi khusus (DAK) yang juga disalurkan sesuai tema RAPBN saat ini yaitu sebesar 62,4 trilyun rupiah berupa DAK Fisik dan 123,5 trilyun rupiah berupa DAK Nonfisik. DAK Fisik dialokasikan untuk 166 kegiatan yang meliputi bidang: pendidikan, sanitasi, kesehatan, air minum, irigasi dan pertanian, perumahan, dan jalan—dengan afirmasi untuk daerah-daerah: perbatasan, tertinggal, kepulauan dan transmigrasi. Sedangkan, DAK Nonfisik difokuskan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik  dengan sasaran: bantuan operasional sekolah (BOS) untuk 47,4 juta siswa; tunjangan profesi guru (TPG) untuk 1,2 juta guru; dan bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk 9.767 Puskesmas.

Walau alokasi terbesar masih di infrastruktur, tetapi perspektif pengurangan kemiskinan sudah menjadi perspektif dominan (mainstraming) dari RAPBN misalkan pembangunan infrastruktur dipusatkan di pinggiran (luar Jawa dan perbatasan) untuk mengurangi gap antar wilayah dan peningkatan produktivitas penduduk di sana. Artinya, phisical infrastructurpun didesain saling melengkapi human (social) investment demi memberikan dampak optimal bagi pengurangan kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi gini rasio ini tergantung pada kesuksesan pengendalian inflasi dan pendampingan kelompok masyarakat untuk mendapatkan nilai tambah dari tanah yang dibagikan negara. Sementara temuan susenas BPS (2016) menunjukkan lambatnya penurunan tingkat kemiskinan disebabkan program terlambat tereksekusi (delivery) serta tidak tepatnya sasaran. Koordinasi dan pengendalian K/L terkait merupakan kunci agar hal ini tidak terulang di APBN 2018.

Di sisi pendapatan, ada juga catatan penting dalam RAPBN 2018. Peluang pencapaian target pajak justru terkendala oleh mandegnya pembahasan RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) di DPR selain kendala teknis terkait pemungutan pajak. Sehingga, ada baiknya pendapatan negara non pajak seperti PNBP oleh Kementrian dan Lembaga Negara, Cukai harus digenjot secara optimal.

Wacana pengenaan cukai komoditi baru yang ‘berbahaya’ bagi kesehatan dan lingkungan untuk tujuan pembatasan harus segera dieksekusi misalnya untuk produk mengandung plastik. Studi semacam harus diperluas untuk komoditi sejenis mis makanan dan minuman yang mengandung gula, soda, selain komiditi yang berdampak pada bertambahnya emisi udara.

Secara keseluruhan, RAPBN 2018 mendatangkan optimisme bagi komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial apalagi setelah BPK memberikan status WTP pada LPJ Pemerintah Pusat di APBN 2016. Dengan pengawasan yang ketat, semoga semua program untuk pengurangan kemiskinan bisa tercapai sehingga tingkat kepercayaan rakyat ke pemerintah tetap tertinggi di dunia.

 

Penulis: Eva K Sundari, Anggota Komisi XI DPR RI FPDIP

BAGIKAN

1 KOMENTAR

  1. Tolong tinjau ulang kebawah tentang bantuan yg kurang tepat sasaran,kami sendiri sebagai masyarakat miskin jg selamanya belum pernah namanya dapat bantuan anak sekolah,anak balita dan sebagai guru honor tertinggal mau tempuh ke S1 terkendala tdk tamat sehingga terkendala tidak bisa sertifikasi dari pemerintah karna aturan nua spt itu trms.

TINGGALKAN KOMENTAR