Reforma Agraria bukan Sekedar Sertifikasi Tanah

Kementerian Agraria Tata Ruang/ BPN dinilai salah menangkap keliru menangkap pesan dan arahan  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pelaksanaan program Reforma Agraria, apabila hanya memfokuskan program itu pada penerbitan sertifikasi tanah.

Seharusnya, program itu fokus mengidentifikasi lahan-lahan terlantar, serta merombak struktur penguasaan tanah dan memperluas akses pengelolaan tanah yang lebih adil kepada petani kecil.

Demikian dikatakan pakar Agraria, Syaiful Bahari, kepada indeksberita.com, Rabu (28/9/2016) di Jakarta, terkait kebijakan Kementerian ATR/BPN yang sedang gencar melakukan sertifikasi.

“Program Reforma Agraria bukan hanya semata-mata sertifikasi tanah. Tapi lebih dari itu adalah merombak struktur penguasaan tanah yang lebih adil kepada rakyat dan memberikan akses pengelolaan tanah pada petani kecil atau gurem sebagaimana amanat UUPA 1960,” kata Syaiful.

Ditambahkan Syaiful, seharusnya Kementerian ATR/BPN memprioritaskan identifikasi tanah-tanah terlantar yang jumlahnya sekitar 7 juta ha dan memberikan pengelolaannya kepada para petani gurem (kecil).

“Saat ini masih ada 26 juta Rumah tangga petani yang hanya rata-rata menguasai 0,25 ha,” tambah Syaiful.

Lebih lanjut Syaiful menegaskan, kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria seharusnya terkait langsung dengan penguatan sektor pertanian rakyat dan kedaulatan pangan yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

“Bukan sekedar menyelesaikan administrasi pertanahan seperti penerbitan sertifikat,” tegasnya.

Menurutnya, meskipun Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah ditingkatkan menjadi Kementrian, namun program-programnya tampak tidak pernah bergeser dari sekedar mengurus persoalan teknis administrasi tanah.

Padahal, dengan perubahan status itu mestinya membuat peranan Kementerian ATR bisa lebih strategis dalam memecahkan persoalan-persoalan agraria yang diwariskan selama seabad lamanya.

“Persoalan itu berupa ketimpangan struktur agraria, kemiskinan di pedesaan, dan ketertinggalan sektor pertanian rakyat, yang kesemuanya bersumber dari kepemilikan dan penguasaan tanah dan sumberdaya alam yang belum adil. Harusnya ini yang menjadi fokus dari kementrian ATR,” ujarnya.

Sementara itu, terkait pelibatan kalangan swasta dalam percepatan sertifikasi tanah, menurut Syaiful, program tersebut merupakan penerjemahan konsep dan desain “Land-reform Lead by Market” yang digagas oleh Bank Dunia (World Bank) sejak reformasi 1998.

Mekanisme konsep itu adalah sertifikasi tanah agar tanah itu bisa menjadi jaminan pinjaman bank dan transaksi jual beli.

“Karena pasar tidak mungkin bisa membeli dan mengambil alih tanah rakyat hanya dengan status tanah adat atau girik, maka mereka butuh mekanisme pengambilalihan tanah rakyat melalu mekanisme yang legal-yuridis. Tidak seperti dulu yang main rebut menggunakan kekuatan tentara,” pungkasnya.

Baca : http://www.indeksberita.com/didukung-swasta-kementerian-atrbpn-percepat-sertifikasi-tanah/

Seperti diketahui, Kementerian ATR/ BPN menggandeng 9 perusahaan swasta untuk membiayai 6.500 sertifikasi tanah di kawasan Surabaya I. Keterlibatan pihak swasta itu dilakukan melalui mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan diprioritaskan bagi kalangan masyarakat tidak mampu dan pemegang Kartu Indonesia Sejahtera (KIS).

Alasan pelibatan mereka, menurut Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, adalah karena keterbatasan biaya yang dimiliki kementeriannya. Komitmen tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Menteri ATR/ Kepala BPN dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharani pada 8 Agustus 2016 lalu.

Sembilan perusahaan tersebut bergerak di bidang properti, yakni Group Ciputra, Group Pakuwon, PT Bhakti Tamara, Group Podojoyo Masyhur, PT Dian Permana, PT Trijaya Kartika, Lamicitra Nusantara Tbk, PT Gala Bumi Perkasa, dan Group Maspion.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR