Rehabilitasi Pantai Utara Jakarta Tindak Lanjut dari Moratorium Reklamasi

Pemerintah pusat tampak berkeinginan kuat untuk melakukan evaluasi atas ijn-ijin reklamasi yang telah dikeluarkan oleh pemprov DKI. Ini ditunjukan oleh dua menteri yang berkaitan langsung dengan reklamasi, yaitu Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Apalagi setelah Menko Kemaritiman Rizal Ramli ikut turun tangan dengan memimpin rapat bersama antara kedua menteri tersebut dengan Gubernur Jakarta Basuki Tjahyapurnama (Ahok), yang hasilnya adalah penghentian sementara (moratorium) reklamasi pantai utara Jakarta, sampai Perda Reklamasi lahir dan diberlakukan. Hasil tersebut menunjukan bahwa pemerintah pusat merasa kurang nyaman atas keluarnya ijin prinsip mengenai reklamasi itu, apa lagi kemudian tercium bumbu korupsi di dalamnya, setelah terjadi operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap Sanusi anggota DPRD DKI dan kemudian melebar dengan dicekalnya Suni staf khusus gubernur DKI.

Sayangnya, pemerintah pusat pun lebih mempertimbangkan kepentingan investasi dan aturan pelaksanaan beserta kewajban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh investor, sehingga moratorium merupakan hasil maksimal yang dapat dicapai. Dan dampak moratorium hanya sebatas mewujudkan status quo, mulai dari moratorium itu ditandatangani sampai perda itu lahir. Setelah perda itu lahir dan diberlakukan, maka reklamasi akan berlanjut lagi. Padahal dalam pemberitaan indeksberita.com sebelumnya, kami sudah menguraikan betapa beratnya dampak kerusakan lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh reklamasi, sehingga bukan hanya moratorium tetapi reklamasi harus dihentikan dan selanjutanya merehabiltasi pulau-pulau hasil reklamasi.

Fakta-Fakta Objectif Tentang Teluk Jakarta

Sebelumnya, kami sudah menjelaskan dampak reklamasi bagi lingkungan. Pada kesempatan ini secara spesifik kami akan memaparkan dampak reklamasi yang terjadi di teluk Jakarta.

Peta Kep.Seribu

Dari hasil penelitian BPPT  mengenai kualitas lingkungan perairan di Kepulauan Seribu, yang dipublikasikan dalam ejurnal.bbpt.go.id menunjukan bahwa semakin ke selatan, dari Kep. Seribu Selatan menuju ke perairan teluk Jakarta, kualitas airnya makin rendah. Ini dapat dilihat dari tingkat kecerahan dan kadar logam berat yang terkandung di dalamnya. Tingkat kecerahan air semakin menuju teluk Jakarta, air semakin keruh. Demikian pula dengan kadar logam beratnya, terutama Cadmium (Cd) dan Timbal (Pb/Plumbum), semakin menuju teluk Jakarta, kadarnya makin tinggi.

Teluk Jakarta tempat bermuara 13 sungai yang membawa semua kotoran dan limbah-limbah yang berasal dari hulu, yang selain menyebabkan kekeruhan juga polutan logam berat. Itulah penyebabnya. Tetapi apakah proses reklamasi memperparah penurunan kualitas perairan teluk Jakarta? Kami katakan bahwa reklamasi memberikan kontribusi yang besar pada kerusakan kualitas air. Secara langsung dalam bentuk kekeruhan akibat pengurukan. Secara tidak langung, logam berat tadi tertahan oleh tanggul reklamasi, sehingga logam-logam berat tadi (Cadmium dan Timbal) menjadi terkonsentrasi di perairan teluk Jakarta.

Tabel Kualitas Lingkungan di Kep. Seribu

Fakta ke dua, terkonsentrasinya polutan non logam berat seperti Phospat dan Natrium di perairan teluk Jakarta telah berdampak pada matinya jutaan ekor ikan di pantai Ancol Jakarta pada tanggal 30 November 2015. Phospat dan Natrium yang tinggi telah menaikan kadar fitoplankton, mengingat ke dua unsur tersebut merupakan unsur pakan utama bagi fitoplankton.  Limbah ke dua unsur tadi banyak terdapat pada limbah rumah tangga, industri atau limbah proyek yang dibuang ke sungai. Tingginya fitoplankton yang menyebabkan kematian jutaan ekor ikan. Dan menurut Dirhamsyah Kepala Pusat Penelitian Oceanografi LIPI (P2O LIPI) : reklamasi merupakan salah satu penyebabnya, karena nitrogen dan fosfat tersebut tertahan di tanggul reklamasi.

Fakta ketiga adalah insidensi banjir sering terjadi saat dilakukan reklamasi. Ini terjadi karena adanya perubahan bentang alam (geomorfologi) dan aliran air (hidrologi) di kawasan reklamasi. Potensi itu akan meningkat dengan adanya kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global. Contoh dampak reklamasi di Jakarta adalah: ketika Pantai Indah Kapuk dibangun, yang terjadi kemudian adalah akses jalan tol ke bandara tergenang air sehingga banjir. Lalu, saat Perumahan Pantai Mutiara di Muara Karang dibangun, PLTU Muara Karang pun terganggu. Padahal, pasokan listrik untuk Jakarta dan sekitarnya berasal dari PLTU Muara Karang, Jakarta Utara.

Dampak reklamasi di pantai utara Jakarta yang menjadi latar belakang penolakan kami terhadap reklamasi, dan menginginkan agar daratan/pulau hasil reklamasi direhabiltasi. Paparan ini sekaligus juga menjawab informasi yang menyesatkan bahwa reklamasi seolah menjadi kebutuhan warga Jakarta. Mungkin yang dmaksud adalah warga elite Jakarta, yang menempati tempat indah yang berpemandangan laut lepas. Bahwa reklamasi akan menghindari Jakarta menjadi tenggelam, padahal justru reklamasi menjadi penyebab banjir. Bahwa perairan teluk Jakarta sudah tidak ada ikan, ternyata saat teluk Jakarta tercemar fitoplankton dan tanggul reklamasi sebagai salah satu penyebabnya, jutaan ekor ikan mati karenanya. Dan mengapa informasi yang menyesatkan tadi terus didengungkan, tak lain karena mereka memang ingin reklamasi dengan berbagai motivasi yang menyertainya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR