Relawan: Perlu Figur Profesional dan Nasionalis, Untuk Mengatasi Radikalisme di BUMN

Masuknya paham radikalisme di lembaga-lembaga negara dan BUMN adalah sebuah kenyataan. Radikalisme bukan sekadar isu apalagi upaya untuk mendiskriminasi mereka yang memiliki paham yang berbeda. Untuk itu perlu dicarikan cara untuk mengatasi radikalisme dan dampak yang ditimbulkannya.

Hal tersebut merupakan salah satu Kesimpulan yang muncul dalam diskusi publik bertema: Acaman Radikalisme bagi Keutuhan NKRI, yang diselenggarakan oleh Haidar Alwi Institute, pada Rabu (17/7) di Gedung Juang Menteng-Jakarta.

Ronald Sitorus ketua panitia diskusi dalam sambutannya menyampaikan, ancaman radikalisme berbahaya karena dapat merusak kedamaian di masyarakat. Bahkan menurutnya, radikalisme di Indonesia telah mengarah ke aksi terorisme yang menghilangkan nyawa.

“Aksi terorisme di Surabaya itu nyata. Demikian pula aksdi di Mako Brimob. Itu semua akibat faham radikalisme,” ujar Ronald.

Untuk itu Ronal mengingatkan agar semua elemen demokrasi membangun semangat persatuan untuk mencegah meluasnya faham radikalisme tersebut.

Teddy Wibisana, Komisaris BUMN yang juga anggota Dewan Penasehat salah satu organisasi relawan pendukung Jokowi, dalam diskusi itu memaparkan hasil riset P3M (Badan Otonom di PBNU) dimana menunjukan bahwa 56% mesjid BUMN yang disurvey P3M, telah terpapar faham radikalisme. Selain riset tadi, Teddy menambahkan beberapa bukti yang mengindikasikan bahwa faham radikalisme memang ada di BUMN, yaitu: dijadikannya masjid BUMN sebagai panggung bagi para penceramah yang anti keberagaman, dan keterlibatan pegawai BUMN dalam aksi politik identitas saat Pilkada Jakarta dan Pilpres yang lalu.

Sebagai entitas bisnis BUMN memang harus terus meningkatkan profesionalitas dan provitabilitasnya. Tetapi sebagai perusahaan negara, BUMN menurutnya, tidak boleh kehilangan karakter kebangsaannya.

“Yang harus dikikis adalah karakter koruptif, birokratis dan semangat mementingkan kepentingan sendiri. Karakter tersebut lahir dari lemahnya kesadaran untuk saling menjaga kepentingan negara. Dan lemahnya kesadaran untuk menjaga kepentingan negara akan menumbuh-kembangkan bibit eksklusivisme,” urainya.

Saat ditanya bagaimana cara mengatasi penyebaran radikalisme di BUMN, Teddy menyatakan bahwa yang paling penting adalah bagaimana menteri BUMN kedepannya lebih memiliki visi kebangsaan yang kuat. Hal itu menurut Teddy, telah disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato Visi Indonesia di Sentul kemarin (14/7).

“Di Sentul, Presiden selain bicara tentang reformasi birokrasi, dan kemampuan dalam eksekusi dan inovasi yang ia harapkan dari menteri-menterinya, juga membahas tentang pentingnya kebhinekaan dan persatuan,” ujarnya.

Seusai acara, saat ditanya mengenai siapa figur yang cocok sebagai menteri BUMN, Teddy menjelaskan bahwa memang belum banyak muncul pilihan. Tapi ia yakin, figur yang dibutuhkan adalah yang profesional dan memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

“Belum banyak nama yang muncul ke permukaan yang diusulkan sebagai menteri BUMN ya…, mungkin publik menyerahkan sepenuhnya pada Presiden sebagai pemilik hak preogratif. Baru 2 nama yang saya dengar, Wahyu Trenggono dan Muhaimin Iskandar. Saya rasa Trenggono tepat. Latar belakangnya kan profesional bisnis dan dekat dengan PDIP,” pungkasnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR