Revisi UU KPK, Abdul Jamil Sarankan Masyarakat untuk Kritis

UU KPK

Abdul Jamil (foto: Arief Setya Negara/indeksberita.com

JOGJA – Amandemen empat poin revisi UU KPK No.30/2002 melahirkan opini publik. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Dibalik itu, salah satu akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menyarankan masyarakat untuk berpikir lebih kritis. Ditemui di Hotel Plaza Jogjakarta (19/02), Abdul Jamil memberikan pandangannya.
Terkait dengan poin-poin amandemen revisi yang telah ditetapkan, ia menyarankan berbagai pihak untuk berfikir jernih. Mana yang bisa menguatkan dan mana yang bisa melemahkan, inti sari tersebut harus disaring, bukan dicampuradukkan. Hingga pada akhirnya membangun KPK menjadi lembaga yang semakin proporsional dan kuat, juga yang lebih penting lagi,“independen”.

“Saya setuju dengan amandemen, dengan catatan, bahwa amandemen itu menguatkan, bukan melemahkan. Sebagai contoh, dalam pasal empat (UU KPK), KPK adalah lembaga independen. Cara penyeleksiannya saja tidak independen, karena tim seleksi itu mengusulkan sekian orang kepada presiden, lalu dilanjutkan DPR yang memilih, dari orang (baca- pengurus) sampai ketua-ketuanya. Ada gak MA ketuanya dipilih DPR, meskipun hakimnya dipilih DPR? MK enggak kan?”tegas Abdul Jamil kepada Indeksberita.com.

Melihat banyak hal yang seharusnya lebih penting untuk dibenahi, Abdul Jamil justru menyarankan masyarakat untuk meng-kritisi DPR. “Yang ngotot ini-kan wakil rakyat, padahal kan banyak pekerjaan yang seharusnya lebih penting dibanding ini, kenapa ini menjadi prioritas.” Pungkas pria yang akrab dipanggil pak kumis oleh mahasiswanya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR