Revisi UU Migas, BUK Migas Untuk Siapa ?

Pemberian kenangan pada para pembicara di Seminar Revisi UU Migas pada hari Rabu (25/10/207), yang diselenggarakan oleh Departemen Energi Seknas Jokowi di Kuningan Jakarta (Foto Abi Rekso)

Jakarta – Seknas Jokowi Bidang Enegi, menyelenggarakan diskusi terkait polemik Revisi UU Migas yang berkaitan dengan pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Acara diselenggarakan pada hari Rabu, 25 Oktober 2017 di daerah Kuningan, Jakarta.

Arief Budimanta selaku Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), menegaskan bahwa Migas jangan hanya dikategorikan sebagai komoditas perdagangan saja, namun harus juga dilihat sebagai aset dan kepentingan nasional dalam rangka mendorong industrialisasi dan kebutuhan publik.

Arief juga mengingatkan bahwa industri migas (fosil) sudah mulai terbenam. Dan kedepan kita harus cepat-cepat mengkonversi sumber energi fosil ke energi terbarukan.

“Mugas dalam perspektif bisnis selalu di maknai dalam bentuk eksploitasi. Padahal sekarang ini industri migas boleh dibilang ‘sunset industri’. Dalam waktu dekat masa itu akan habis, dan orang beralih pada energi terbarukan yg lebih efisien.” Tambah Arief.

Dalam batas waktu itu, Arief mendorong agar pemerintah tidak terlalu sibuk dalam mengelola migas sebagai komoditas. Tapi juga harus berfikir lebih jauh, bahwa kedepan ada harapan baru, yaitu pada energi terbarukan.

Hal senada, di paparkan oleh Ketua Bidang Energi Seknas Jokowi, Tumpak Sitorus. Dirinya justru melihat ada kejanggalan atas latar belakang BUK. Dalam pemaparanya Tumpak melihat pembentukan BUK tidak mendesak. Dan ia menduga ada kong-kalikong DPR dan para operator yang selama ini menjadi broker komoditas migas.

“Jadi, BUK itu tidak mendesak. Itu hanya satu cara untuk menggeser pemain lama. Dan penggantinya pun, tetap dengan cara berfikir lama, yaitu mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari komoditas migas”, tegas Tumpak.

Lebih lanjut Tumpak secara gamblang menekankan bahwa aelama ini yang menjadi permasalahan utama, ada pada industri hulu migas. Karena industri hulu berpengaruh atas 60 persen dari ketetapan harga migas dalam tataran harga ritel konsumen..

“Justeru harusnya polemik migas ditujukan kepada industri hulu. Karena itu adalah titik utamanya,” pungkasnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR