Revitalisasi PG Colomadu, Mangkunegaran Akan Gugat Pemerintah

Tim Penataan Aset Mangkunegaran (PAM) saat jumpa pers di Café Tiga Tjeret, Minggu (25/3/2018) sore, menggugat Revitalisasi PG Colomadu

Tim Penataan Aset Mangkunegaran (PAM) berencana melayangkan gugatan hukum kepada pemerintah dalah hal ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan direksi PT Perkebuan Nusantara (PTPN) IX karena telah dianggap secara sepihak merevitalisasi Pabrik Gula (PG) Colomadu di Kabupaten Karanganyar, Surakarta. Pihak Mangkunegaran mengugat Revitalisasi PG Colomadu, karena meyakini lahan pabrik gula tersebut miliknya.

Pihak Penanggung Jawab Tim PAM, Djaka Susanto menjelaskan, pihaknya belum pernah menyerahkan lahan itu sejak dibangun oleh KGPAA Mangkunegara IV pada 1861 hingga sekarang. Djaka menambahkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN tidak pernah melibatkan Mangkunegaran untuk bermusyawarah terkait revitalisasi PG Colomadu. Bahkan dalam pemberian nama De Tjolomadoe untuk PG Colomadu setelah direvitalisasi, Mangkunegaran juga tidak dilibatkan.

“Kami akan melakukan upaya hukum terhadap apa yang telah dilakukan persatuan BUMN di PG Colomadu. Dari dulu kami cuma mengharapkan Mangkunagoro IX diuwongke, diajak bicara. Menghormati sejarah lah. Itu kan jelas-jelas bikinan Mangkunagoro IV,” kata Djaka saat menggelar konfersi pers di Café Tiga Tjeret, Minggu (25/3/2018).

PG Colomadu menurut Djaka, telah didirikan Mangkunagoro IV pada 8 Desember 1861 di Desa Malangjiwan. Untuk memperkuat pendapat tersebut, Tim PAM masih mengantongi bukti-bukti kepemilikan PG Colomadu berupa dokumen sejarah kepemilikan, catatan administrasi pengelolaan, hingga peta Domain Mangkunegaran (DMN).

Djaka kembali menegaskan bahwa Pura Mangkunegaran tidak pernah memberikan izin kepada pihak mana pun hingga saat ini untuk merevitalisasi bangunan pabrik gula itu. “Dalam sertifikat yang dipegang PTPN IX, tertulis ini tanah bekas milik Mangkunegaran. Artinya mereka mengakui, tapi masalahnya Mangkunegaran tidak pernah melepas aset ini. Tentu ini kesalahan BPN,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua TIM PAM, Alqaf Hudaya, menyesalkan sikap Bupati Karanganyar yang dianggap tidak melaksanakan hasil pertemuan dengan Mensesneg pada 12 Mei 2017 lalu. Padahal menurutnya Bupati Karanganyar yang saat itu dijabat Juliyatmono diberikan mandat memfasilitasi pertemuan antara pihak terkait untuk mencari titik temu agar pembangunan PG Colomadu dapat memberikan manfaat kepada semua pihak baik Mangkunegaran, Pemkab Karanganyar, maupun PTPN IX.

“Namun yang terjadi hingga saat ini adalah Bupati Kaaranganyar tak menggelar pertemuan,” ujar Alqaf.

Dengan tidak memvasilitasi pertemuan tersebut, Alqaf menyebut bahwa Bupati Karanganyar dapat dikatakan tidak melaksanakan hasil pertemuan sekaligus membangkang perintah atasan, yakni Presiden.

Selain soal PG Colomadu, PG Colomadu, Tim PAM juga mempersoalkan rencana Pemkot Solo yang akan memindahkan kegiatan belajar mengajar (KBM) SMPN 3 Solo, SMPN 5 Solo, dan SMPN 10 Solo.

“Kompleks SMPN 3 Solo, SMPN 5 Solo, dan SMPN 10 Solo adalah kawasan milik Mangkunegaran. Di kawasan tersebut pernah diresmikan sekolah keputrian oleh K.G.P.A.A. Mangkunagoro VII pada 12 Maret 1927,” punkas Alqaf.

Untuk dikerahui, sejak awal tahun lalu Pabrik Gula Colomadu diputuskan untuk direvitalisasi menjadi destinasi wisata haritage baru dengan concert hall berkapasitas 3 ribu orang. Revitalisasi Pabrik Gula yang dibangun tahun 1861 oleh Mangkunegara IV, dibangun oleh konsorsium BUMN PTPN, Pembangunan Perumahan (PP), PT Taman Wisata Candi (TWC) Prambanan, Borobudur dan Ratu Boko serta PT Jasa Marga Properti

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR