RUU Minuman Beralkohol Harus Dilihat Dari Seluruh Aspek

Diskusi RUU Minuman Beralkohol dengan Tema: "Membedah Minuman Alkohol Dalam Perspektif Agama, Tradisi dan Sejarah di Indonesia" di Kantor PWNU DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (12/3).

Rancangan Undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan pengaturan komoditas minuman beralkohol (Minol) hingga kini masih menjadi pembahasan panjang di DPR RI. Bahkan Pansus RUU Minuman Beralkohol DPR RI akan melakukan studi banding mengenai regulasi peredaran minuman beralkohol ke Mesir.

Ketua Lakpesdam PWNU DKI Jakarta, Muhammad Shodri, mengatakan RUU Minol harus melihat dari seluruh aspek agar RUU Minol yang nantinya akan disahkan oleh DPR RI tidak menuai kontra di kemudian hari.

“Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol (RUU Minol) di DPR RI  nampaknya masih sangat alot dan panjang. Pansus Minol masih terus memperdebatkan dua opsi pilihan, yaitu pelarangan secara total atau pengendalian secara ketat,” kata Muhammad Shodri dalam diskusi “Membedah Minuman Alkohol Dalam Perspektif Agama, Tradisi dan Sejarah di Indonesia” di Kantor PWNU DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (12/3).

Dalam kesempatan yang sama, Sejarawan Indonesia Jaja Sejarawan Kasijanto Sastrodinomo mengatakan, Minuman alkohol di Indonesia masih menjadi satu hal yang tabu dikarenakan penduduk Indonesia mayoritas muslim dan membuat sebagian masyarakatnya memandang buruk minuman beralkohol. Faktanya, menurut  Kasijanto, Indonesia memiliki sejarah yang kuat terkait minuman beralkohol. Bahkan sejak abad 11 masehi, jauh sebelum Belanda datang, masyarakat Indonesia sudah menjadikan minuman alkohol sebagai salah satu jenis minuman favorit.

“Awalnya minuman alkohol di Indonesia dibuat untuk jamuan-jamuan keagamaan lokal pada saat itu,” ungkapnya.

Uniknya, lanjut Kasijanto, dari Sabang hingga Marauke pasti memiliki jenis minuman beralkohol khas daerahnya masing-masing. Sekalipun di daerah seperti Aceh.

“Pejabat kolonial menjelaskan, orang Aceh memasak minuman yang mengandung alkohol seperti tape,” ujar Kasijanto.

Larisnya alkohol dalam setiap tradisi di Indonesia, jelas Kasijanto, karena Indonesia yang menyediakan bahan-bahan dasar pembuatan alkohol.  “Indonesia yang memiliki iklim tropis membuat bahan baku alkohol seperti Nila, Kelapa dan buah-buahan berkarbohidrat lainnya tumbuh subur,” jelasnya.

Pada saat itu, kata Kasijanto, minuman alkohol memiliki berbagai macam fungsi di masyarakat Indonesia. Mulai dari fungsi menyambut tamu kerajaan, sebagai obat hingga ritual adat dan keagamaan. “Menariknya, walau mereka kondisi mabuk, tetap terkontrol. Dan berdasarkan laporan kolonial, orang Belanda sendiri pun heran dengan kepiawaian masyarakat Indonesia saat itu dalam menenggak alkohol,” katanya.

Namun, kata Kasijanto, tidak dapat dipungkiri, dari masa ke masa minuman beralkohol kerap disalahgunakan. Bahkan dulu pemerintah kolonial pun sempat mengeluarkan peraturan ketat terkait minuman beralkohol. “Yang menjadi masalah klasik, penyalahgunaannya,”ungkapnya.

Sementara itu, Antropologi dari Universitas Indonesia, Raymond Michael mengatakan, Keeratan budaya Indonesia dengan minuman berakohol menjadikan Indonesia memiliki banyak jenis minuman beralkohol yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Marauke.

“Malah Jepang dan Korea hanya punya satu khas minuman berakohol yakni sake dan souju,” katanya.

Oleh karena itu, Raymond mengimbau mengimbau kepada DPR RI agar berhati-hati terhadap rencana Rancangan Undang-undang (RUU) pelarangan alkohol. Pasalanya, Indonesia adalah negara beragam yang memiliki budaya dan kepercayaan yang beragam, Termasuk dalam cara pandang tentang minuman alkohol.

Raymond menyebut, jika RUU Larangan alkohol tetap dipaksakan, maka tidak menutup kemungkinan hal ini bisa menjadi efek perpecahan di Indonesia.

“Dampak dilarang jika di Indonesia, bisa pecah, karena banyak budaya ini memakai Minol (Minuman Alkohol) termasuk agama dalam ritual upacara. Misal Konghucu, Hindu dan Kristen,” jelas Raymond.

Hingga saat ini, perdebatan RUU Minol masih alot dibahas oleh DPR RI, Adapun fraksi yang menyetujui pelarangan ialah PAN, PKS dan PPP. Sedangkan fraksi yang mendukung pengendalian adalah Gerindra, PDIP, Hanura dan Nasdem. Sedangkan Golkar dan PKB menginginkan tidak adanya embel-embel pelarangan dan pengendalian.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR