Satuan Tempur dan Kekuasaan: Memperingati Hari Jadi Marinir dan Brimob

Logo satuan Marinir dan Brimob

Kekuasaan bisa menentukan citra sebuah satuan. Satu contoh kecil saja, selama Orde Baru, belum pernah terjadi seorang perwira Korps Marinir dipercaya menjadi Komandan Upacara (Danup) Hari TNI (d/h ABRI) atau upacara Hari Kemerdekaan di Istana, kebanyakan yang ditunjuk adalah perwira TNI AD. Secara kebetulan pengusa saat itu (Soeharto), memang dekat dengan TNI AD.

Hal yang hampir sama terjadi pada satuan Brimob Polri. Juga di era Orde Baru, Brimob pernah mengalami masa yang paling kelam, ketika Brimob  hanya dipimpin perwira berpangkat Kombes (kolonel), serta tidak dalam komando tersendiri, namun “ditumpangkan” di bawah Direktorat Samapta Polri.

Satu kesamaan dari dua satuan ini (Marinir dan Brimob) adalah, meski pernah mengalami pasang-surut yang dahsyat, nama dua satuan ini tetap tersimpan rapih dalam kenangan rakyat. Secara kebetulan hari kelahiran dua satuan tersebut saling berdekatan, hari jadi Korps Marinir adalah 15 November 1945, sementara Brimob adalah 14 November 1945.

Kekuatan Penyeimbang

Dalam acara nobar (nonton bareng) film G30S/PKI di halaman Korem Bogor, akhir September yang lalu. Dengan alasan dadakan, pengawal Jokowi dari unsur militer semuanya berasal dari Korps Marinir. Ini sebenarnya tindakan simbolis dari Jokowi, sebagai cara menjaga keseimbangan dalam mengendalikan TNI. Jokowi mengulang skema yang biasa dilakukan Bung Karno dulu, bila hubungan dengan TNI AD sedang menghadapi pasang-surut, selalu ada Korps Marinir di belakang Bung Karno.

unnamed

Gaya itu sebut saja sebagai “Skema Soekarno”, karena dulu Soekarno memposisikan Marinir sebagai penyeimbang Angkatan Darat, agar AD tidak terlalu dominan. Itu bisa dilihat pasca Soekarno jatuh, Marinir (dahulu KKO) tetap setia pada Soekarno. Sehingga posisi Marinir di masa awal Orde Baru sempat terpinggirkan.

Kesetiaan Marinir pada figur Soekarno masih meninggalkan jejak, sampai jauh di kemudian hari, dan sebagian masih diingat publik. Salah satunya sebagaimana ditunjukkan  figur Ali Sadikin, Gubernur Jakarta yang paling legendaris. Ali Sadikin adalah sesepuh Marinir yang sangat disegani, dan Ali Sadikin dengan sangat jelas lebih setia pada Soekarno ketimbang Soeharto. Argumentasi Ali saat itu adalah, karena yang melantiknya sebagai Gubernur adalah Soekarno, maka sudah sepatutnya dia tetap setia pada Soekarno.

Dua peristiwa lain yang bisa dijadikan petunjuk bahwa Marinir masih setia pada Soekarno adalah kasus tewasnya Mayjen (Mar) R  Hartono  (1971) dan bom Cilandak (Oktober 1984). Hartono adalah Komandan Kormar (d/h KKO) pada peralihan zaman, dari Orde Lama ke Orde Baru. Secara terbuka, Hartono masih menyatakan kesetiaannya pada Soekarno, meski secara perlahan kekuasaan sudah beralih pada Soeharto. Ini yang menjadikan Soeharto kurang nyaman. Hartono membayar sangat mahal atas kesetiaannya itu. Kesetiaan Hartono pada Soekarno hanya bisa dihentikan dengan cara melenyapkannya. Kasus tewasnya Hartono, sampai sekarang masih misteri.

Peristiwa kedua adalah meledaknya gudang amunisi milik Marinir di Cilandak, Jakarta Selatan, pada akhir Oktober 1984. Sama dengan kasus tewasnya Hartono, kasus bom Cilandak, juga menyisakan misteri sampai sekarang. Ada analisis yang menyebutkan, bahwa ini semacam peringatan dari Jenderal Benny Moerdani (Pangab saat itu), agar Marinir secara penuh setia pada Soeharto. Hubungan Soeharto dan Benny tahun 1984 itu masih terlihad solid, wajar bila Benny mem-back up penuh Soeharto

Resimen Pelopor

Pengalaman Brimob hampir sama, yang juga dikenal sangat dekat dengan figur Bung Karno.  Karena begitu dekatnya,  Bung Karno pernah mengorbitkan (baca: memaksakan) seorang perwira Brimob berpangkat Kombes (setara kolonel) untuk menjadi Kapolri, yaitu Irjen Sutjipto Danukusumo (Kapolri 1964-1965). Sutjipto Danukusumo melewati sejumlah seniornya, baik dari segi kepangkatan dan generasi. Memang pada akhirnya dia hanya sebentar menjadi Kapolri, sekitar setahun, karena resistensi internal cukup besar.

LOGO BRIMOB

Memasuki era Orde Baru, pasang-surut Brimob terkesan lebih tajam lagi, utamanya  di masa kepemimpinan Pangab Jenderal Benny Moerdani  (1983-1988), ketika itu Polri memang masih bagian dari ABRI. Bagi matra darat, era kepemimpinan Benny bisa jadi adalah kenangan manis, namun tidak bagi Korps Brimob. Seperti sudah disebut sekilas di atas, pada era Benny inilah, posisi Brimob seolah mencapai titik nadir, ketika satuan ini hanya dipimpin perwira berpangkat kombes (kolonel), dan struktur komandonya “ditumpangkan” pada Direktorat Samapta Polri, jadi bukan sebagai Korps yang berdiri sendiri.

Pada masa Orde Baru ini pula, satuan elite dalam Brimob yang sangat legendaris, yaitu Resimen Pelopor (Menpor) juga dilikuidasi, dan anggotanya digabungkan pada satuan Brimob di daerah. Sementara sebagian anggotanya yang memenuhi kualifikasi, digabuangkan dalam satuan yang disebut Densus Alap-alap, yang diterjunkan dalam Operasi Seroja (1975-1978) di Timor Timur, bersama satuan dari matra lain.

Seolah kita tidak percaya, bagaimana Menpor yang selalu berprestasi dalam operasi keamanan dalam negeri, akhirnya memang benar-benar sirna. Dalam Brimob sekarang memang masih ada sebutan “Pelopor”, namun itu hanya sekadar nama, bukan kualifikasi bagi personel Brimob seperti di masa lalu. Dari segi kualifikasi Menpor dulu disetarakan dengan ranger dari US Army.

Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer, khususnya TNI AD. Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR