Sekjen Kemenhan: Fungsi BIP Beda dengan BIN dan BAIS

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya TNI Widodo (Foto: Dok. Kemhan)

“Tidak akan tumpang tindih kok, ini untuk menentukan kebijakan negara. Berbeda fungsinya dengan BIN dan BAIS”

Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya TNI Widodo mengatakan Badan Intelijen Pertahanan (BIP) yang akan dibentuk di bawah Kementerian Pertahanan memiliki lingkup kerja dan fungsi yang berbeda dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Karena itu, Widodo menegaskan bahwa keberadaan BIP nantinya tidak akan tumpang tindih dengan kedua badan intelijen tersebut.

“Tidak akan tumpang tindih kok, ini untuk menentukan kebijakan negara. Berbeda fungsinya dengan BIN dan BAIS,” ujar Widodo usai rapat kerja dan anggaran dengan Komisi I DPR RI, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Lebih lanjut Widodo mengatakan, lingkup kerja intelijen pertahanan akan mengerucut dalam bidang pertahanan saja dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertahanan.
Sementara, BIN punya lingkup kerja lebih menyeluruh dalam menangani ancaman dari dalam dan luar negeri. Selain itu, secara struktural BIN bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Di lain pihak, BAIS hanya memiliki fungsi untuk mengikuti perkembangan kekuatan militer negara-negara lain dan terkait ancaman serangan dari regional maupun internasional.

“Kalau pertahanan itu seluruh resources, seperti yang tadi saya jelaskan, menyangkut soal energi, pangan, seluruh industri maritim, dirgantara atau apapun yang bisa menjadi komponen pendukung kalau negara dalam keadaan darurat,” ujar Widodo.

Menurut Widodo, wacana pembentukkan BIP bermula dari kebutuhan Kemenhan dalam kerngka pembuatan kebijakan.

“Kemhan sangat membutuhkan data yang komprehensif. Data yang dibutuhkan tidak selalu soal kekuatan pertahanan dalam negeri dan negara lain, tetapi juga data mengenai semua sumber daya yang mendukung pertahanan,” ujarnya.

“Ini tak melulu soal kekuatan pertahanan kita atau negara sahabat, namun semua resources yang mendukung pertahanan. Itu didata untuk menyiapkann komponen pendukung dan cadangan kalau suatu saat negara ini dalam kondisi darurat,” katanya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR