Seknas Jokowi : Presiden Boleh Minta Bantuan TNI Untuk Atasi Aksi Terorisme

Aksi bom terorisme di Surabaya telah berjatuhan korban jiwa. Sebelumnya korban anggota Polisi berguguran di Mako Brimob. Ditengah situasi seperti saat ini, beban Kepolisian sangat berat dan perlu bantuan TNI untuk atasi aksi Terorisme, baik di dunia nyata mauun dunia maya.

Hal tersebut dinyatakan oleh Seknas Jokowi yang diwakili sekjennya Dedy Mawardi. Menurutnya,  payung hukum bagi Kepolisian untuk memberantas aksi terorisme dalam bentuk UU Anti Terorisne,  macet di gedung parlemen.

“3 Fraksi Partai Polirik yakni P. Gerindra, PKS dan PAN di DPR-RI menolak keras disahkannya UU Anti Terorisme,” tukas Dedy.

Untuk mengatasi situasi seperti saat ini, Dedy mengatakan bahwa Presiden bisa saja mengeluarkan Perppu Anti Terorisme sebagai pengganti UU. Namun lanjut Dedy, tanpa Perppu Anti Terorisme, Presiden diperbolehkan untuk melibatkan TNI dalam mengatasi tidakan terorisme.

“Oleh Undang-Undang, yakni UU No. 34/2004 tentang TNI Pasal 7 ayat 2 b 3 dan 10, Presiden diperbolehkan untuk melibatkan TNI untuk mengatasi aksi terorisme dan membantu Kepolisian RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur oleh undang-undang,” ungkapnya.

Oleh karena itu lanjut Dedy, Seknas Jokowi selaku organ relawan pendukung Presiden Jokowi, akan mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Jokowi untuk secepatnya menerbitkan Perppu Anti Terorisme dan atau menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk memerintahkan TNI membantu pihak Kepolisian mengatasi aksi terorisme.

“Undang-Undang memperbolehkannya. Dan ini demi memulihkan ketertiban dan keamanan masyarakat,” pungkas Dedy

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR