Sektor Pangan Harus Diluruskan

Beberapa waktu lalu persoalan pangan kembali mencuat, ini berkaitan dengan adanya perbedaan data produksi pangan kita dengan keadaan pasar. Ada ketidaksesuaian antara data produksi pangan yang dibilang surplus oleh kementerian pertanian, tetapi harga di pasar malah naik tak terkendali. Ini terjadi di beberapa komoditas, seperti beras, bawang, dan komoditas lainnya, dan terakhir jagung. Kementan selalu memberikan data bahwa produksi komoditas tersebut surplus, sehingga  merekomendasikan agar kran impor ditutup. Tetapi ternyata yang terjadi kemudian harga komoditas tersebut harganya terus naik. Benarkah ini terjadi karena adanya permainan spekulan seperti yang dikatakan kementan?

Spekulan terus menjadi sasaran, tetapi tetap juga bisa menjawab mengapa terjadi kenaikan harga, dan bagaimana menurunkannya. Padahal  ini merupakan masalah yang sangat serius, terutama untuk komoditas yang berkaitan pada rentetan komoditas berikutnya, efek kenaikan harganya akan berpengaruh pada pada kenaikan komoditas lainnya.

Ketahanan pangan yang lemah

Dari data yang dimilikinya, Faisal Basri menunjukan bahwa ketahanan pangan kita semakin lemah. Posisi ketahanan pangan kita dalam Indeks ketahanan Pangan Global, dari tahun ke tahun melemah (melorot urutannya), dari urutan 64 di tahun 2012  menjadi urutan ke 74 di tahun 2015. Dan kenaikan harga komoditas tadi akan berpengaruh pada inflasi dan peningkatan angka kemiskinan. Carut marut di sektor pangan dan dampak kemiskinan yang bisa ditimbulkannya, yang membuat Faisal Basri peduli dan memberikan perhatiannya.

Data Ketahanan Pangan

“Saya tidak ada hal yang bersifat pribadi dengan Pak Amran (Menteri Pertanian), kenal saja tidak. Tapi kebijakan yang diambilnya merugikan dan meningkatkan angka kemiskinan masyarakat. Hal ini akan menggangu kredibilitas pemerintah. Repotnya saat pasar mulai bereaksi, pihak Kementan tidak berusaha mengkoreksinya, tapi tetap bertahan dengan kebijakannya, seolah tidak mau dikoreksi” Demikian penjelasan Faisal kepada indeksberita.com berkaitan dengan sikap kritisnya dalam menyoroti kenaikan harga pangan (7/8/2016).

Saat ditanyakan mengenai kemungkinan adanya penimbunan agar stabilitas harga terganggu, sehingga kran impor dibuka kembali, Faisal menolak kemungkinan tersebut. Dan menilai logika tersebut aneh.

“Jika memang ada spekulan/penimbun, stoknya ada dimana ? Dan berapa banyak? Dulu saat kenaikan harga bawang juga begitu, penimbunan dikatakan sebagai penyebabnya. Jika memang penimbun sebagai penyebab, saat harga naik bukankah mereka akan melepas stoknya. Apalagi ini komoditas yang tidak tahan lama.Tapi ini kok naiknya berkepanjangan” tegas Faisal. Lalu di jelaskan lagi :

“Jika kemudian kementan tetap berkeyakinan bahwa ada penimbun yang memainkan harga, agar kita membuka kran impor, saya malah bingung dan menganggap logikanya aneh. Bukankah mereka, para penimbun tersebut justru yang diuntungkan pada saat kran impor ditutup ? Jadi  mafianya justru bukan berada dipihak  yang ingin kran impor dibuka, tetapi mereka berada dipihak yang ingin kran impor tetap ditutup”

Informasi dan Akar Masalah

Faisal meminta pemerintah untuk menggunakan data/informasi yang benar dalam mengambil kebijakan. Contoh mengenai kenaikan harga pangan adalah contoh bagimana data dan informasi yang salah telah menggangu stabilitas harga pangan kita. Satu lagi contoh yang masih segar, adalah mengenai kegagalan pemerintah untuk mematok harga daging sapi agar bisa mencapai Rp.80 ribu/kg saat lebaran lalu. Ini contoh yang menarik yang menunjukan bahwa keputusan pemerintah akan salah jika menggunakan data yang salah. Dan menurut Faisal, kesalahan itu berdampak pada berkurangnya kredibilitas pemerintah.

“Saat harga daging sapi di hari lebaran tidak bisa turun sesuai harga yang diinginkan pemerintah, memang tidak menimbulkan banyak kekecewaan apalagi keresahan. Tetapi menurut saya ini akan mengurangi kredibilitas pemerintah. Jika data/informasi  mengenai stok dan tingkat produksinya benar. Jika proporsi jenis daging sapi yang dibutuhkan, antara daging segar dengan daging beku, juga tepat. Maka penentuan harganya juga akan lebih akurat, dan kredibilitas akan tetap kuat”

Dalam upaya menyelesaikan persoalan, Faisal menilai pemerintah dalam menyelesaikannya tidak melihat akar pemasalahannya. Kita disuguhi data inflasi, dan pemerintah menganggap inflasi sebagai masalah. Padahal inflasi itu adalah akibat atau hasil akhir.

Data Inflasi

Dari tabel inflasi diatas kita bisa melihat bahwa sejak tahun 2015, ayam potong  penyumbang inflasi setiap bulannya. Dalam melihat akar pemasalahan dalam industri ayam potong, harus dilihat komposisi biayanya. Komposisi beaya terbesar ada di pakan yang mencapai 70%. Sehingga harga daging ayam sangat dipengaruhi oleh kondisi harga pakannya. Sedangkan pakan ayam komponen terbesarnya adalah jagung, maka kenaikan harga pakan ayam dipengaruhi oleh harga jagung. Harga jagung meningkat karena adanya larangan untuk mengimpornya. Inilah akar masalahnya.

“Saat kita mengetahui akar masalahnya, yaitu adanya larangan impor jagung, maka jalan keluarnya adalah mencabut larangan impor atau menggenjot produksinya. Jika tidak melihat dari akar masalahnya, maka jalan keluarnya akan bersifat reakatif. Karena harga jagung tinggi, produsen pakan ayam beralih ke gandum sebagai pengganti jagung. Impor gandum kemudian akan meningkat, dan kemudian bisa-bisa impor gandum akan dilarang juga tanpa memikirkan implikasi yang lebih besar” demikian penjelasan Faisal Basri sekaligus menutup diskusi dengan kami.

Menghadapi persoalan kompleks di negeri ini, dengan kondisi tekanan ekonomi global yang belum membaik, maka setiap persoalan harus dicari akar masalahnya. Ekonomi tidak berdiri sendiri, setiap faktor akan berkaitan dengan faktor lainnya. Itu yang menyebabkan kita harus melihat pesoalan dari akarnya. Dan ini merupakan jalan untuk penyelesaian yang lebih baik.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR