Selain OTT Bupati Nganjuk dan Belasan Orang Lainnya, KPK Sita Uang Ratusan Juta

Bupati Nganjuk Taufiqurahman usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (24/1/2017). FOTO: INDRA KUSUMA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman dan belasan orang lainnya di dua lokasi, yaitu di Jakarta dan Jawa Timur. Selain OTT Bupati Nganjuk dan belaaan orang lainnya, KPK juga menyita uang ratusan juta rupiah.

“Jadi benar ada operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kita amankan sejumlah orang di sana dan di Jakarta,” kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah, di gedung KPK, Rabu (25/10).

Selain itu, KPK mengamankan sejumlah uang terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dijadikan alat bukti. Uang itu disebut mencapai ratusan juta rupiah.

“Kita juga amankan sejumlah uang dengan mata uang rupiah, tentu berkaitan dengan kewenangan sebagai kepala daerah,” ucapnya.

Uang itu, disebut Febri, berkaitan dengan kewenangan Taufiq selaku bupati. Namun Febri tidak memerinci kasus apa yang menjerat Taufiq itu.

“Tentu terkait dengan kewenangan yang bersangkutan sebagai kepala daerah,” kata Febri.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal I Wayan Karya pada putusan Senin (6/3) menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.

Taufiqurrahmanitu disangkakan pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai penerimaan gratifikasi, dengan ancaman bagi pelaku yang terbukti adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Selain terjerat kasus gratifikasi, Taufiqurrahman juga menjadi tersangka dalam pengadaan lima proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Nganjuk tahun 2009.

Lima proyek yang diduga menjadi lahan korupsi Bupati Nganjuk adalah pembangunan jembatan Kedungingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, perbaikan jalan Sukomoro sampai Kecubung, rehabilitasi saluran Ganggang Malang, dan proyek pemeliharaan berkala jalan Ngangkrek ke Blora di Kabupaten Nganjuk.

Dalam kasus itu KPK menyangkakan pasal 12 huruf i UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Taufiq.

Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR