Setara Institute: Praktik Peradilan Pilkada Belum Adil dan Jadi Rutinitas Demokrasi yang Tak Berguna

Konferensi Pers Setara Institute, Selasa, 15/3/2016. (Foto: Asfin Situmorang)

Jakarta – Sistem peradilan pilkada sebagaimana diatur Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada), belum kondusif bagi terwujudnya pilkada yang berintegritas dan belum mendukung pemenuhan keadilan elektoral. Demikian salah satu temuan dari studi Setara Institute tentang Desain Penyelesaian Sengketa pilkada: Pembelajaran dari Praktik Peradilan Pilkada Serentak 2015 yang disampaikan Ismail Hasani dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Ismail menuturkan bahwa, dari studi yang dilaksanakan sejak November 2015-10 Maret 2016, tidak terpenuhinya keadilan itu disebabkan karena sejumlah faktor. Pertama, adanya ambang batas/selisih suara maksimal dapat diterimanya permohonan gugatan sengketa hasil pilkada ke MK.

“Ambang batas/selisih suara maksimal yang dikategorisasi berdasar jumlah penduduk masing-masing wilayah telah menutup kemungkinan dapat diterimanya permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK”, ujarnya.

Kedua, adanya Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang menafsirkan dan mengimplementasikan pasal 158 dalam PMK-nya, memperjelas bahwa rumusan pasal UU Pilkada harus mengandung kepastian hukum. “MK menafsirkan berdasarkan pertimbangan hukumnya berbeda dari paradigma ‘selisih suara’ yang dimaksudkan oleh pembentuk UU,” tambahnya.

Ketiga, MK berpedoman pada hukum acara secara rigid/kaku dan mengabaikan aspek-aspek keadilan substantif, termasuk dengan tidak menjadikan fakta pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) sebagai variabel dalam memeriksa perkara.

Keempat, penyelesaian sengketa Pilkada yang tersegmentasi ke banyak lembaga. Apalagi tidak ada batas waktu yang jelas dalam penanganan berbagai laporan kecurangan pilkada ataupun sengketa administrasi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN).

“Berbagai laporan pelanggaran pada akhirnya, terbelah dan diadili berdasar kewenangan lembaga. Sehingga, tidak ada pendalaman laporan untuk mencari kebenaran materil secara menyeluruh,” ujar Ismail.

Karena ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, menurut studi Setara Institute, sebanyak 136 perkara/putusan dari total 151 permohonan dinyatakan MK “tidak dapat diterima” / niet ontvankelijk verklaard. Dari 136 perkara itu, sebanyak 97 permohonan dinyatakan “tidak dapat diterima” karena tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana diatur oleh Pasal 158 UU 8/2015; sebanyak 34 permohonan “tidak dapat diterima” karena daluarsa sebagaimana diatur oleh Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, sebanyak 3 permohonan “salah menentukan objek” (error in objecto), dan sisanya, 2 permohonan “tidak dapat diterima” karena Mahkamah tidak berwenang.

Sementara, 15 permohonan lainnya, terdiri dari 5 permohonan ditarik kembali, 2 permohonan belum ada putusan sela (dismisal), sisanya 8 permohonan telah diperiksa hingga pokok perkara. Dari 8 permohonan tersebut, 3 permohonan diantaranya ditolak dan 5 permohonan belum ada putusan akhir.

“Dengan kata lain, hingga laporan ini ditulis, MK sesungguhnya hanya memeriksa 8 permohonan yang masuk sampai pada tahapan pemeriksaan pokok perkara,” tutur Ismail.

Dari pembelajaran praktik peradilan pilkada serentak tahap I 2015 lalu, desain peradilan pilkada yang tersegmentasi telah menjauhkan akses keadilan elektoral dan tidak sejalan dengan demokrasi di Indonesia.

“Ketidakterpaduan praktik peradilan pilkada untuk berbagai jenis perkara hukum: pidana, administrasi, etika, dan sengketa hasil telah menjadikan praktik peradilan pilkada sebagai rutinitas demokrasi yang tidak berguna,” tegas Ismail.

Di sisi lain, lanjut Ismail, banyaknya pengujian norma UU Pilkada menunjukkan kualitas UU Pilkada tidak memenuhi aspirasi semua pihak dan disusun sarat kepentingan politik.

Ismail selanjutnya menuturkan, agar dalam jangka pendek, pemerintah dan DPR mengubah ketentuan Pasal 158 UU Pilkada. Dalam hal ini pembentuk UU harus memperluas syarat selisih maksimal/ ambang batas pengujian dan mengadopsi variabel TSM sebagai penentu substantif dapat tidaknya permohonan perselisihan hasil pilkada diperiksa.

“Selain itu, pembentuk UU harus mengadopsi prinsip nunc pro tunc sebagai bentuk upaya memastikan keadilan elektoral tetap bisa diakses, meskipun permohonan perselisihan telah melewati batas waktu yang ditentukan,” tuturnya.

Sementara, dalam jangka menengah, menurut Ismail, DPR dan Pemerintah harus segera menyusun prakarsa pembentukan peradilan pilkada terpadu, tanpa harus menunggu tahun 2027. Pembentukan peradilan khusus pilkada yang terintegrasi dalam satu sistem peradilan, merupakan kebutuhan dalam perkembangan demokrasi pemilihan kepala daerah secara langsung.

“Peradilan Pilkada Terpadu harus dibuat dalam satu atap, yakni di Mahkamah Agung dengan kewenangan mengadili pidana pilkada, sengketa administrasi, dan sengketa hasil dengan siklus yang linier dan saling mempengaruhi. Sementara untuk pelanggaran etika, tetap bisa dipertahankan di DKPP,” pungkas Ismail.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR