Setara Institute: Rezim Hukum Penodaan Agama Rawan secara Hukum, Sosial, dan Politik

Penodaan agama merupakan rezim hukum yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan dalam begitu banyak konteks kasus. Hal itu menunjukkan bahwa dalil penodaan agama mengandung tingkat subjektivitas dan elastisitas yang sangat tinggi, karenanya bertentangan dengan asas legalitas dalam konstruksi hukum positif, karena tidak memberikan kepastian hukum.

Hal itu disampaikan peneliti Setara Institute, Halili, saat memaparkan laporan riset tematik Setara Institute tentang “Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2017: Rezim Penodaan Agama 1965-2017” di Jakarta, Kamis (11/5/2017).

“Dengan demikian, penggunaan hukum penodaan agama tidak banyak berkontribusi signifikan bagi terwujudnya tertib sosial dan tertib hukum. Sebaliknya, hal itu justru berpotensi mempertebal lapis sentimen dan sensitivitas sosial dalam menyelesaikan persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan secara sosial, misalnya melalui mekanisme permintaan dan pemberian maaf, atau secara hukum melalui penggunaan pasal-pasal yang lebih memberikan kepastian, seperti pasal perusakan, ancaman, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Tingginya subjektivitas dan elastisitas pasal-pasal penodaan agama, menurut Setara Institute, telah membuat penegakkan hukum penodaan agama juga sulit untuk dilakukan oleh pengadilan yang bersifat independen. Dalam konteks ini, proses hukum penodaan agama akan sangat diitentukan oleh tekanan massa.

Tanpa tekanan massa, kasus-kasus penodaan agama banyak yang diselesaikan di luar mekanisme peradilan, misalnya dengan permintaan maaf, atau dalam kasus-kasus yang secara faktual diselesaikan melalui mekanisme peradilan, pada akhirnya diputus dengan vonis bebas.

“Bagi penegakan hukum di negara hukum dan negara demokrasi, pelibatan tekanan massa untuk mempengaruhi proses peradilan jelaslah tindakan yang merusak tertib hukum (law order) dan meruntuhkan supremasi lembaga pengadilan sebagai mekanisme puncak untuk mewujudkan tertib sosial (social order) dan tertib politik (political order),” kata Halili.

Dalam catatan Setara Institute, dari 97 kasus hukum penodaan agama sejak 1965 hingga 2017, sebanyak 35 di antaranya tidak melibatkan tekanan massa, sedangkan 62 lainnya melibatkan tekanan massa.

“Dalam 21 kasus penodaan agama yang penyelesaiannya tidak melalui jalur persidangan, sebagian besar atau 2/3 diantaranya tidak melibatkan tekanan massa atau 14 kasus,” katanya.

“Sedangkan untuk kasus-kasus yang melalui proses persidangan, 4 (empat) kasus yang divonis bebas semuanya tanpa tekanan massa. 1 kasus yang divonis bebas dalam kelompok kasus dengan tekanan massa adalah vonis bebas di tingkat banding,” tambah Halili.

Dari perspektif konteks yang melingkupinya, Setara Institute mencatat kasus-kasus penodaan agama tersebut memiliki konteks yang sangat beragam, di antaranya Polemik Pemahaman Keagamaan (22 kasus), Polemik Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (19), Polemik Gerakan Keagamaan Baru/Aliran Kepercayaan (10), Konflik Keagamaan (10), Konflik Personal (8), Polemik Kebebasan Pers (5), Konflik Relasi Sosial (4), Konflik Percintaan (3), Konflik Politik (3), Polemik Kebebasan Berserikat dan Berkumpul (3), Pelanggaran terhadap Kemerdekaan Orang Lain (2), Polemik Pengeras Suara (2), Persaingan Bisnis dan sumber daya ekonomi (2), Politisasi Agama (2), Debat Keagamaan (1), Dendam (1).

Menurut Halili, sebagian besar kasus penodaan agama terjadi dalam konteks polemik pemahaman keagamaan, mulai dari level pencarian, interpretasi, hingga pembaruan paham-paham keagamaan.

Hal itu, lanjutnya, mengindikasikan bahwa dalil penodaan agama lebih banyak digunakan untuk memberangus perbedaan dalam keberagaman cara warga dalam membangun keyakinan dan kepercayaa, mencari dan menemukan khazanah pengetahuan, menginterpretasikan doktrin-doktrin keagamaan, dan menawarkan alternatif-alternatif spiritualitas-transendental dalam tata kehidupan sosial yang terus berubah (social change).

“Konkritnya, dalil penodaan agama telah dijadikan alat untuk membangun dan mempertahankan status quo bagi kelompok-kelompok keagamaan mayor dan mapan di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, pasal-pasal penodaan agama sejatinya berpotensi mereduksi makna dan fakta kebinekaan serta filosofi Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Alat Politik

Ditambahkan Halili, penodaan agama juga digunakan sebagai alat politik oleh kekuatan-kekuatan politik (baik negara maupun elit politik) untuk mewujudkan kepentingan politik dan mencapai tujuan politik mereka.

Ia memberi contoh kasus penodaan agama yang menjerat Permadi pada masa Orde Baru yang, menurutnya, nyata-nyata menegaskan betapa pasal penodaan agama dijadikan sebagai salah satu alat untuk kepentingan politik rezim yang berkuasa.

Teranyar, Setara Institute melihat kasus penodaan agama (yang di publik diameliorasi secara masif jadi penistaan agama), sengaja digunakan untuk kepentingan politik elitis dalam dinamika Pilgub DKI Jakarta terkait kasus yang menjerat Basuki Thahaja Purnama (Ahok).

Sejalan dengan itu, peradilan terhadap Ahok dalam kasus penodaan agama yang dilakukan di bawah tekanan massa berjilid-jilid, dalam hiruk pikuk politik elektoral DKI Jakarta, menurut Setara Institute patut dibaca sebagai puncak dari kriminalisasi warga negara dengan menggunakan sentimen agama untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan politik elitis dengan bernaung dibalik lemahnya hukum penodaan agama.

“Jadi, vonis atas Ahok yang jauh melebihi tuntutan jaksa yang mana hal itu tidak lazim dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam hukum pidana, hanya menegaskan bahwa kasus penodaan agama, seperti yang terjadi juga pada kasus-kasus sebelumnya, bukan sepenuhnya kasus hukum,” tegasnya.

Menurutnya, sejak awal, kasus Ahok sangat kental dengan dimensi politik. Pernyataan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, saat menjawab tuntutan massa aksi 411 bahwa penyidikan atas Ahok akan segera dimulai oleh kepolisian dengan tenggat waktu dua minggu merupakan intervensi politik yang terang benderang.

“Tekanan massa telah membuat penegakan hukum penodaan atas Ahok telah dimulai secara tergesa-gesa. Akibatnya penetapan Ahok sebagai tersangka juga terkesan ‘kejar target’, sebagaimana dituntut massa,” katanya.

Situasi tersebut, katanya, mempertegas tren dalam penegakkan rezim penodaan agama, bahwa tekanan massa dalam penyidikan dan penetapan tersangka merupakan fenomena yang “lazim”.

“Potret ini merupakan puncak dari kelaziman penggunaan tekanan massa untuk mempengaruhi proses-proses peradilan dalam kasus-kasus penodaan agama,” katanya.

“Cacat-cacat ketidakadilan dalam putusan Majelis Hakim yang memvonis Ahok melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyimpangi asas “in dubio proreo”, “lex certa”, dan “lex scripta” sekaligus, serta ditambah memerintahkan penahanan meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, menegaskan ulang bahwa peradilan kasus Ahok sangat jauh dari atribut fair trial yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai tiang pancang rule of law,” urai Halili.

Setara Institute menegaskan, pasal-pasal penodaan agama berpotensi merusak negara hukum demokratis. Mengutip Robert A Dahl, Halili mengatakan bahwa demokrasi memiliki dua dimensi fundamental, yaitu kontestasi politik dan partisipasi publik.

“Penggunaan pasal-pasal penodaan agama cenderung merusak dua dimensi demokrasi tersebut, dimana kontestasi dengan mudah dihegemoni kelompok politik tertentu dengan mempolitisasi agama menggunakan dalih penodaan agama,” urainya.

Di sisi lain, partisipasi publik juga dapat dengan mudah direkayasa untuk kepentingan-kepentingan politik sempit, bukan untuk kepentingan sebesar-besarnya publik melalui diskusi dan mempersoalkan persoalan dan jawaban atas kebutuhan publik, dengan cara memancing sentimen publik menggunakan isu-isu agama dan pasal-pasal penodaan agama,” tambahnya.

Berangkat dari temuan dan analisis penelitian tematik ini, Setara Institute mengajukan rekomendasi agar Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas tentang improporsionalitas dan irrelevansi rezim penodaan agama dalam tata kelola negara demokrasi dan negara Bhinneka Tunggal Ika.

Presiden dan DPR juga diminta untuk segera menginisiasi proses legislasi normal untuk mengambil langkah progresif dalam melakukan revisi KUHP dengan mencabut pasal-pasal penodaan agama dan tidak memasukkannya dalam revisi KUHP, melaksanakan perintah MK untuk menyempurnakan norma-norma dalam UU No. 1/PNPS/1965 dengan cara menempuh langkah-langkah progresif dalam pengajuan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama yang berlandaskan pada Hak Asasi Manusia dan jaminan hak-hak konstitusional warga, dan merevisi ketentuan UU ITE sepanjang berkaitan dengan penodaan agama yang berpotensi merestriksi kebebasan warga negara untuk berpendapat dan berekspresi.

“Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksaan Agung, dan Ketua Mahkamah Agung, juga hendaknya mengambil langkah progresif sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk memberikan limitasi dan/atau moratorium penggunaan pasal-pasal penodaan agama dalam penegakan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan,” tambah Halili.

Sementara, dalam konteks demokrasi elektoral, Setara Institute minta pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil langkah-langkah progresif dan proporsional untuk memastikan bahwa proses-proses elektoral, seperti Pilkada serentak tahun 2018, juga Pemilu dan Pilpres 2019, tidak melibatkan politisasi agama dan identitas primordial kontestan dalam proses-proses kontestasi dalam hajatan demokrasi tersebut.

 

BAGIKAN

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR