Sidang Istimewa PBB Akan Digelar Terkait Yerusalem

Suasana Kota Tua Yerusalem pada Senin 16 Desember 2017. Foto: Reuters

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) diagendakan bakal menggelar Sidang Umum Istimewa pada 21 Desember 2017 mendatang. Sidang istimewa PBB berkaitan dengan status Kora Yerusalem seperti yang diusulkan oleh sejumlah negara-negara Muslim.

Dilansir dari Reuters, utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour mengungkapkan bahwa sidang istimewa ini digelar setelah Dewan Keamanan (DK) PBB menggelar sidang untuk meloloskan draf resolusi yang melarang perubahan status Kota Yerusalem pada Senin, 18 Desember 2017.

“Sidang umum PBB akan memvoting sebuah draf resolusi yang meminta Trump untuk menarik deklarasi (soal status Kota Yerusalem), yang diveto AS pada sidang DK PBB Senin lalu,” papar Riyad, Selasa (19/12/2017) waktu setempat.

Sebanyak 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung rancangan resolusi yang disusun Mesir yang tidak secara khusus menyebut AS atau Trump itu, namun mengungkapkan penyesalan mendalam atas keputusan belakangan ini mengenai status Yerusalem.

Mansour berharap ada dukungan besar dari sidang umum PBB soal resolusi mengenai status Kota Yerusalem. Meskipun tidak mengikat, Mansour menegaskan bahwa voting soal ini memiliki pengaruh yang kuat.

Sebagaimana yang disebutkan dalam resolusi tahun 1950, sebuah sidang istimewa darurat bisa diadakan lewat Sidang Umum PBB untuk mempertimbangkan sebuah masalah dibahas dan mendapat rekomendasi sesuai bagi para anggota PBB sebagai langkah kolektif apabila Dewan Keamanan PBB dianggap gagal dalam bertindak.

PBB telah menggelar 10 kali sidang umum istimewa darurat semenjak lembaga tersebut berdiri pada 1945. Sidang Umum Istimewa darurat terahir dilaksanakan pada 2009 membahas permasalahan Yerusalem Timur dan Palestina. Dan tampaknya, sidang pada Kamis nanti juga mengagendakan hal yang sama.

Keputusan Presiden Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu 6 Desember 2017 telah memicu protes diberbagai belahan dunia. Tak hanya negara-negara Muslim yang menentang keputusan Trump tersebut, namun beberapa negara Amerika Latin seperti Bolivia, Kuba, Uruguai, Argentina dan Venezuela juga melangkan protes terhadap pengakuan Trump itu.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR