Sikap Indonesia Atas Langkah Diskriminatif Uni Eropa Terhadap Sawit

Konferensi Pers EU Sawit, 18 Maret 2019. Dari Kiri-Kanan: Togar Sitanggang, Wakil Ketua Umum III GAPKI, Tri Purnajaya: Direktur Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual, Kemenlu.Darmin Nasution, Menko Perekonomian. Imam Pambagyo, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kemendag, Rizal Affandi Lukman, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian. Kanya Lakshmi Sidarta, Sekjen GAPKI.

Humas Kementerian Kordinator Bidang Ekonomi melalui rilisnya menginformasikan bahwa Pemerintah menyampaikan 10 (sepuluh) poin tanggapan terhadap langkah diskriminatif Uni Eropa terhadap sawit nasional. Langkah ini dilakukan agar komoditas ini mendapatkan perlakuan yang setara di pasar komoditas Uni Eropa (UE).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Tentang European Union’s Delegated Regulation, Senin (18/03), di kantornya menjelaskan bahwa pemerintah akan menyampaikan keberatan atas dimasukannya sawit sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan.

“Pemerintah menyampaikan keberatan atas keputusan Komisi Eropa untuk mengadopsi draft Delegated Regulation yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi,” kata

Langkah ini menjadi tindak lanjut kesepakatan dari 6 th Ministerial Meeting Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) yang diselenggarakan pada 28 Februari 2019. Saat itu, 3 (tiga) negara produsen terbesar minyak sawit dunia yaitu Indonesia, Malaysia, dan Kolombia, menyepakati untuk menanggapi langkah-langkah diskriminatif yang muncul dari rancangan peraturan Komisi Eropa, yaitu Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II.

Darmin mengatakan hal ini sebagai kompromi politis di internal UE yang bertujuan untuk mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel UE yang menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed yang diproduksi oleh UE.

Adapun, saat ini, Komisi Eropa telah mengadopsi Delegated Regulation no. C (2019) 2055 Final tentang High and Low ILUC Risk Criteria on biofuels pada tanggal 13 Maret 2019. Dokumen ini akan diserahkan ke European Parliament dan Council untuk melalui tahap scrutinize document dalam kurun waktu 2 (dua) bulan kedepan.

Sebelumnya, Menteri Industri Primer Malaysia Teresa Kok sudah memberikan keterangan resmi terkait tanggapan terhadap diskriminasi UE ini. “Saya menentang sepenuhnya keputusan yang diambil oleh Komisi Eropa pada hari Rabu dimana minyak kelapa sawit diklasifikasikan sebagai risiko tinggi. Negara-negara penghasil minyak kelapa sawit, termasuk Malaysia, telah secara konsisten menjelaskan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Delegated Act tersebut didasarkan pada faktor-faktor yang tidak akurat dan diskriminatif,” ungkap Teresa dalam keterangan resmi, Jumat (15/03).

Turut hadir dalam rapat ini Staf Khusus Kementerian Luar Negeri Peter F. Gontha, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Imam Pambagyo, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, Wakil Ketua III Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sanggani, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud, dan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Affandi Lukman.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR