Siswa Miskin Kota Bogor Sekolah Gratis? Bohong!

Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata

BOGOR – Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata mengecam keras buruknya sistem pendidikan di Kota Bogor. Dia meragukan sebutan layanan pendidikan gratis karena tidak bisa dikonsumsi banyak kalangan siswa SMA dan SMK yang tidak mampu.

“Jujur saya sampaikan, sistem pendidikan di Kota Bogor sangat memprihatinkan. Banyak siswa miskin, khususnya SMA dan yang setara seolah tidak berhak mendapat layanan pendidikan yang sama dengan siswa lain hanya kerena soal ketidakmampuan ekonominya,” tandas Ketua DPC Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata saat diwawancarai indeksberita.com, Senin (9/5/2016).

Dadang juga mempertanyakan pemanfaatan anggaran 20 persen dari APBD Kota Bogor untuk pendidikan serta peran Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan.

“Setahu saya, banyak Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang belum bisa dinikmati para siswa miskin. Lucunya, menurut Dikmenum Disdik Kota Bogor BSM yang tidak diketahui datanya dan hanya boleh diusulkan oleh sekolah terkait itu hanya untuk sekolah negeri. Celakanya, itu pun tidak merata. Lalu, yang jadi soal bagaimana dengan siswa miskin di sekolah swasta? Apakah mereka tidak layak dibantu untuk memeastikan haknya memperoleh pendidikan?,” sentilnya keras.

Dadang memberi contoh SMA Negeri 1 Kota Bogor yang saat ini dikenal sebagai sekolah dengan biaya tinggi. Dia juga menyebut contoh lain, SMK Negeri 2 yang memberlakukan kutipan bulanan Rp300 ribu.

“Nah, bagaimana nasib siswa miskin di sekolah tersebut? Apakah mereka mesti putus sekolah hanya ketidakmampuannya membayar iuran sekolah? Ini jelas patut diduga ada kriminilisasi dunia pendidikan. Dan, dimana peran Disdik Kota Bogor memastikan hak pendidikan untuk siswa miskin?,” tanyanya.

Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto pun tidak luput dari kritik pedas Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor. Bima Arya disebut Dadang selama memimpin Kota Bogor terlena mengfokuskan diri pada pembangunan fisik tapi abai memajukan kualitas pendidikan.

“Saya prihatin dengan Walikota Bogor yang selama ini hanya berkonsentrasi dalam pembangunan taman. Sampai saat ini, sudah banyak taman yang dibangun. Sebaliknya, buat memajukan pendidikan, khususnya siswa tidak mampu malah terlupakan. Demikian juga dengan janji Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang dulu dalam kampanye saat pilkada dulu pernah mengatakan menggratiskan pendidikan hingga SMA. Sekarang, mana buktinya?,” kata Dadang.

Sebelumnya, Kepala Bagian Dikmenum pada Disdik Kota Bogor, Jana Sujana dalam wawancaranya dengan media online ini mengatakan, tidak tahu menahu saat ditanya data dan besaran nilai BSM yang menjadi hak siswa miskin.

“BSM itu hanya bisa diajukan oleh sekolah terkait. Dan, itu hanya untuk sekolah negeri. Sebab, saat ini kan banyak orangtua siswa yang mengaku-aku tidak punya. Tapi, bila ada siswa miskin yang mengajukan boleh saja. Tapi, itu akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu,” ucapnya.

Pada bagian lain, Denis, siswa tidak mampu yang sebelumnya pernah sekolah di SMK Negeri 2 Kota Bogor mengaku tidak pernah mendapat BSM dan diwajibkan membayar iuran Rp 300ribu sebulan.

“Karena orangtua saya hanya seorang buruh cuci dan ayah tidak ada, saya tidak meneruskan sekolah di SMK Negeri 2 pada pertengahan semester kelas 1. Sekarang saya pindah sekolah di SMK swasta di kawasan Teplan,” tutur Denis yang bertenpat tinggal di Gang Karet, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan/ Kecamatan Tanahsareal, Kota Bogor. (eko)

BAGIKAN

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR