Soal Reklamasi, Ahok: Semuanya Lanjut

Jakarta –  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok mengatakan bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta akan tetap dilanjutkan.

“Reklamasi, semuanya lanjut,” kata Ahok usai mengikuti rapat terbatas terkait proyek reklamasi dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Meski demikian, Ahok menjelaskan keputusan menghentikan sementara (moratorium) proyek itu tetap diperlukan, untuk menyamakan pemahaman hukum yang sebelumnya bertabrakan.

Ahok mengatakan lebih lanjut bahwa Presiden Jokowi juga akan mengeluarkan revisi Keppres untuk menghindari persoalan yang mungkin timbul di masa mendatang.

“‎Moratorium enam bulan ini untuk beresin mana yang pemahaman-pemahaman yang bertabrakan ini. Ini keliatan tadi dari saran rapat. Keppres juga akan direvisi menyesuaikan dengan undang-undang yang baru keluar,” katanya.

Ahok menambahkan, peran swasta akan dibatasi dalam proyek reklamasi. Pemerintah menilai terlalu banyaknya peran swasta telah membuat proyek tersebut menjadi kacau.

“Jadi Presiden tanya kenapa begitu kacau? Karena selama ini swasta banyak yang men-drive. Harusnya kita pemerintah yang buat kerangka jelas. Kamu mainnya di sini. Makanya mau suruh diselesaikan oleh Pak Menko Maritim Rizal Ramli,” tuturnya.

Namun, Ahok menambahkan bahwa peran swasta tetap dihargai karena posisinya strategis.

“Swasta tetap dihargai karena kan presiden juga tidak ingin kepercayaan investor hilang,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Senin (18/4/2016) lalu, pemerintah pusat telah memutuskan untuk menghentikan sementara proyek reklamasi tersebut sampai ada aturan hukum yang jelas, serta semua undang-undang dan persyaratannya dipenuhi. Pemerintah pusat juga meminta pihak terkait mengedepankan hubungan antara rakyat, Negara, dan swasta.

Keputusan itu diambil karena pemerintah provinsi DKI Jakarta belum melengkapi sejumlah dokumen perencanaan reklamasi seperti Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN), serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Revisi rencana tata ruang kawasan strategis nasional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur juga belum diselesaikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR