Sosialisasi UU Pemilu, Diah Pitaloka: Ada Penambahan Dapil dan Anggota DPRD Jawa Barat

Anggota DPR RI PDIP Diah Pitaloka, saat reses melakukan sosialisasi UU Pemilu, di sekertariat DPC PDI Perjuangan Kota Bogor (Foto Eko Octa)

BOGOR – DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu untuk menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme yang panjang dalam rapat paripurna bulan lalu. Dalam waktu dekat, UU Pemilu ini juga akan ditandatangani Presiden Joko Widodo dan diberi penomoran. Anggota DPR RI PDI Perjuangan, Diah Pitaloka yang juga ikut menggodog RUU Pemilu, melakukan sosialisasi UU Pemilu di Kota Bogor, yang merupakan daerah pemilihan (Dapil) nya.

Sosialisasi UU Pemilu dilakukan Diah dalam acara reses dengan konstituen PDI Perjuangan, di sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Bogor Jalan Ahmad Yani II No 4, Tanahsareal. Dalam sosialisasinya. Diah mengatakan, Kota Bogor akhirnya memiliki jatah kursi sendiri untuk keterwakilannya di tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat.

“Untuk DPRD Jabar, kini hanya Kota Bogor saja. Sebelumnya, pada Pemili­han DPRD Provinsi 2014, Dapil Kota Bogor mulanya digabung dengan Kabupaten Cianjur,” kata Diah saat diwawancarai indeksberita.com disela sosialisasi UU Pemilu baru-baru ini.

Gabungan kedua kota ini (Kota Bogor dan. Kabupaten Cianjur) sambung Diah, sebelumnya mendapat jatah tujuh kursi. Kini, untuk Kota Bogor saja menjadi tiga kursi. Dan DPR Propinsi Jawa Barat, anggota DPRD nya bertambah, dari 100 kursi menjadi 120 kursi.

“Ini khusus Pemilihan DPRD Provinsi saja. Kalau untuk Pemilihan DPR RI tidak ada perubahan. DPRD Jabar ada penambahan dapil. Jawa Barat yang dulu 100 kursi sekarang menjadi 120 kursi,” ungkapnya.

Diah menambahkan, terkait DPR RI, relatif tidak ada perubahan untuk pembagian kursi dan Dapil di Kota/Ka­bupaten Bogor. Seperti Dapil Kota Bogor-Cianjur (9 kursi), Dapil Kabupaten Bogor (9 kursi). Pada undang-undang ini, lanjutnya, ada penambahan jumlah anggota DPR sebanyak 15 kursi, dari semula 560 kursi menjadi 575 kursi yang akan didistribusikan di beberapa provinsi di luar Jawa, seperti Jambi, Lampung, kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat.

“Terkait persiapan pemilu, saat ini yang masih menyisakan permasalahan adalah akurasi data, Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Kedepan, perlu dilakukan perbaikan. Demikian juga e-KTP. Di Kota Bogor sendiri, saya mendapat masukan, ada  30  ribu warga Kota Bogor yang belum memiliki KTP elektronik,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Diah menyampaikan agar masyarakat Kota Bogor optimalkan  kegiatan perekaman data diri masyarakat terkait dengan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP.

“Perekaman data sesuai KTP itu sangat penting untuk menghindari kesalahan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pilkada,” ujarnya.

Ia mengatakan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terdapat keterkaitan antara DPT dengan masyarakat yang telah memiliki e-KTP. Seiring dengan hal tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menetapkan masyarakat pemilik e-KTP yang masuk dalam DPT pada Pemilu.

“Jadi sudah seharusnya dilakukan optimalisasi perekaman e-KTP sejak sekarang,” kata dia.

Kabar yang diterima media online ini, dalam waktu dekat UU Pemilu akan segera diberi penomoran dan ditandatangani Presiden Joko Widodo.  Sebab KPU tetap berpedoman pada undang-undang terbaru yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR bersama pemerintah. Dengan demikian, PKPU yang disusun KPU tidak akan multitafsir karena sudah didasari panduan yang jelas.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR