SP Peruri: Ganti Direksi Peruri

Jakarta, 21/1 – Serikat pekerja Peruri melakukan demo di kantor pusat Perum Peruri, di Jakarta kemudian berlanjut demontrasi di Kementerian BUMN, salah satu tuntutannya adalah tuntutan pergantian direksi BUMN.

“Ada sekitar 250 karyawan Peruri yang ikut demo di kantor pusat Peruri Jakarta dan Kementerian BUMN, Selasa (19/1). Sebagian pekerja pabrik uang Peruri di Karawang. Mereka ambil cuti untuk ikut demo.,”  kata Ketua SP Peruri Tri Haryanto di Jakarta, Kamis.

“Kami menuntut agar Direksi Peruri sekarang ini agar diganti dengan alas an, diduga melakukan pembelian mesin cetak uang dibawah spesifikasi sehingga merugikan perusahaan dan negara, mengganti logo Peruri  tanpa alasan yang jelas tanpa sosialisasi dan penjelasan kepada karyawan. Kenapa logo perusahaan harus diganti. Apalagi pergantian logo itu menghamburkan dana sekitar Rp. 3 miliar,” ungkap Tri.

Selain itu, Direksi akan menghapuskan seksi tinta yang memproduksi tinta untuk mesin cetak uang. Kemudian, Direksi akan membeli tinta dari Swiss. “MOU kerjasama pengadaan tinta dengan perusahaan  Swiss itu ternyata selamanya. Seumur hidup. Ini kan tidak benar,” tambah Sekjen SP Peruri, Idang Mulyadi.

Sekitar 250 pekerja Peruri demo di kantor pusat dan kementerian BUMN karena marah kepada Direksi yang tidak mau menerima keputusan Disnaker Karawang yang menolak proses PHK ke empat pimpinan SP Peruri yakni Tri Haryanto (Ketua Umum), Idang Mulyadi (Sekjen), Munif (Ketua Dewan Pembina), dan Sekretaris Dewan Pembina Marion Kova.

Sayangnya, Direksi Peruri  enggan dan takut menemui para pekerjanya. Para petugas keamanan tampak menjaga ketat kantor pusat Peruri.

Aksi ratusan pekerja Peruri mendapat tanggapan positif dari kementerian BUMN. Staf Deputi Mahmud Husen berjanji akan mempertanyakan masukan dari SP Peruri kepada Direksi. “Konon, kabarnya Direksi Peruri sorenya langsung dipanggil oleh Kementerian BUMN,” kata Munif, Ketua Dewan Pembina SP Peruri.

Setelah aksi demo di kementerian BUMN, ratusan pekerja Peruri kemudian diterima oleh Komisi IX DPR yang membidangi masalah ketenagakerjaan.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR