Suap Proyek SPAM, KPK Jebloskan Satu Keluarga Ke Penjara

Keterangan foto: Satu Keluarga yang dipenjara KPK dalam kasus suap proyek SPAM. (Foto, dokumentasi KPK)

Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan satu keluarga terpidana kasus suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kamis (30/5/2019). Tiga di antara empat terpidana kasus suap proyek SPAM, dieksekusi ke Lapas Klas II B Anak Wanita Tangerang.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada awak media, Jumat (31/5/2019). Ia kemudian menjelaskan bahwa ke tiga orang yang dieksekusi ke Lapas Klas II B Anak Wanita Tangerang adalah Lily Sundarsih, Irene Irma dan Yuliana Enganita Dibyo. Sedangkan satu terpidana, yakni Budi Suharto ditempatkan di Lapas Klas I Pria Tangerang.

Febri lalu mengungkapkan bahwa Budi dan Lily merupakan suami istri. Sedangkan Irene adalah anak mereka. Sementara Yuliana merupakan pejabat di perusahaan Irene.

“Budi merupakan Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE). Sedangkan istrinya adalah Direktur PT WKE. Sementara anaknya, Irene adalah direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP). Kedua perusahaan itu milik keluarga Budi dan Lily,” urai Febri.

Menurut Febri, Hakim telah menjatuhkan vonis terhadap empat orang tersebut dengan hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan. Mereka terbukti bersalah menyuap pejabat di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Total uang suap yang mengalir sebesar Rp 4,1 miliar, USD 38.000 dan SGD 23.000.

“Eksekusi tersebut dilakukan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap alias inckracht,” papar Febri kepada awak media, Jumat (31/5/2019).

Diketahui, Para pejabat PUPR penerima suap itu adalah Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Waro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch. Nazar, dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP. PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk kepala Satker dan 3 persen untuk PPK.

“KPK juga akan terus mencermati fakta yang muncul di persidangan terutama jika terdapat petunjuk awal adanya pelaku lain yang terlibat,” tandas Febri.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR