Super Holding Bukan Obat Jitu Menyehatkan BUMN

Gambar ilustrasi tak terkait langsung dengan isi berita

Jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tahun 2015 ada 119 perusahaan dengan total nilai kekayaan (aset) sebesar Rp5.395 triliun. Dibandingkan dengan tahun lalu yang jumlah assetnya Rp4.557 triliun, maka ada peningkatan aset BUMN sebesar Rp838 triliun atau secara persentase meningkat 18%. Tetapi peningkatan aset tersebut tidak seluruhnya berasal dari peningkatan kinerja. Ada faktor lain di luar kinerja, yaitu sebesar Rp308 triliun berasal dari revaluasi asset beberapa BUMN yang dilakukan pada tahun 2015.

Revaluasi aset merupakan suatu tindakan korporasi yang normal, mengingat memang ada aset yang tidak mengalami penyusutan bahkan selalu meningkat nilainya. Sehingga, melakukan penilaian kembali secara berkala perlu dilakukan. Tetapi jika kemudian peningkatan nilai aset melalui revaluasi dianggap sebagai sebuah “kehebatan” atau prestasi yang luar biasa, tentu ini menjadi tidak obyektif. Maka indikator kinerja, seperti tingkat kemampulabaan (profitabilitas) juga harus diperhatikan.

Kinerja BUMN tahun 2016 ini positif, terbukti bisa membukukan laba bersih sebesar Rp150 triliun. Tetapi jika kita bandingkan dengan tahun lalu, terjadi penurunan kinerja. Jika kita lihat pendapatan BUMN di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan pendapatan yang jumlahnya mencapai Rp.204 triliun atau hampir 11%. Penurunan pendapatan sebesar Rp204 triliun berpangaruh pada penurunan laba bersih. Dimana pada tahun 2014 BUMN memperoleh laba bersih sebesar Rp159 triliun, sedangkan di tahun 2015 labanya besarnya Rp150 triliun, turun sebesar Rp9 triliun.

Kami tentu tidak akan berburuk sangka bahwa menonjolkan peningkatan aset dilakukan untuk mengalihkan penurunan pendapatan dan laba. Karena itu sama saja kami menjadikan diri kami menjadi tidak obyektif. Kami ingin BUMN menjadi kuat dan memberikan kontribusi dalam APBN secara berkelanjutan. Itulah sebabnya kami mendudukan BUMN sebagai suatu entitas korporasi, bukan hanya sebagai pengelola aset negara. Sehingga paradigma dalam memandang kinerja BUMN berdasarkan indikator-indikator efisiensi dan kemampulabaannya, bukan sekedar jumlah assetnya. Sebab, bukankah jika kinerja meningkat maka aset dengan sendirinya akan meningkat?

Memang, bertambahnya aset melalui revaluasi asetnya akan membuka peluang lebih lebar bagi sebuah perusahaan untuk memperbesar pinjaman. Dengan begitu, dana pinjaman yang diperoleh bisa digunakan untuk pengembangan perusahaan. Tetapi jika kita abai terhadap indikator kinerja, sehingga efisiensi dan kemampulabaan BUMN menjadi rendah, itu sama saja akan membawa kita pada situasi terlilit utang.

Laporan BPK saja yang dilansir oleh anggota BPK Achsanul Kosasih pada 15 Januari 2015, menyebutkan bahwa dari 138 BUMN yang diperiksa BPK, 54% nya mengalami kerugian. Kerugian itu mayoritas disebabkan oleh kesalahan dalam investasi. Sedangkan penyebab lainnya adalah kelemahan managemen dan imbas kurs.

Wacana super holding mulai menjadi pembahasan setelah Menteri BUMN mengemukakan gagasannya untuk menutup kementeriaan BUMN dan menggantikannya dengan membentuk super holding BUMN. Super holding seakan seperti mantera, sebagai cara yang paling ajaib dan jitu untuk memperkuat BUMN. Super holding bukan dianggap lagi sebagai cara, tetapi sudah tujuan. Lupa bahwa tujuan sesungguhnya adalah memperkuat BUMN untuk menghadapi persaingan global.

Membentuk super holding disederhanakan seolah sekadar membentuk struktur organisasi korporasi, tinggal siapkan seorang ahli hukum dan keuangan, untuk melakukan perpindahan ekuitas/saham milik negara yang ada di suatu BUMN ke BUMN lain yang ditunjuk sebagai holding. Lupa ada kompleksitas tersendiri di dalam tubuh BUMN, baik dalam hal banyaknya jumlah BUMN yang sudah ada, keberagaman bisnisnya, maupun peraturan perundang-undangan yang melekat di dalam BUMN

Pilihan model untuk pembenahan BUMN harus dipikirkan secara matang, dipertimbangkan untung ruginya, dan dibuat road mapnya. Banyak model dan cara yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki BUMN. Tetapi yang lebih penting, pilih orang-orang yang berintegritas untuk duduk di BUMN. Yaitu orang yang memiliki kompetensi dan karakter yang baik. Sebenarnya inilah yang kita butuhkan. Dan jika super holding menjadi model pilihan dalam pengelolaan BUMN, maka personal yang kompeten dan memiliki integritas justru lebih dibutuhkan. Jika Nawacita tetap menjadi cita-cita, maka mereka yang ditaruh di BUMN harus bisa menjadi duta Nawacita di BUMN masing-masing.

BAGIKAN

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR