Tak ada Gedung Sekolah di Wilayah ini, Anggota DPR RI pun Nangis dan Marah

“Jangan hanya sibuk urus Demo, tapi pikirkan juga tentang masa depan anak-anak di wilayah pedalaman itu. Mereka adalah pewaris negeri ini…”

Kenyamanan dalam belajar tentu menjadi impian dan keinginan semua anak-anak di negeri ini. Fasilitas yang memadai adalah salah satu sarana dalam mencetak bibit-bibit unggul yang berdaya saing dengan generasi lainya.

Namun hal tersebut sepertinya hanya mimpi untuk anak-anak yang tinggal di Desa Tanjung Hulu, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara. Jangankan untuk dapat menikmati fasilitas pendidikan yang layak, satu-satunya tempat mereka menimba ilmu adalah Balai Pertemuan Umum (BPU) dan bukan gedung sekolah seperti yang dapat dinikmati kebanyakan anak-anak lainya di negeri ini.

siswa

Hal tersebut dibenarkan oleh Koman, Kepala Desa Tanjung Hulu melalui sambungan telephone Kamis (1/12). Dalam wawancara ia mengungkapkan kesedihanya seraya menceritakan kondisi anak-anak di desanya yang tak bisa menikamati sarana belajar seperti kebanyakan anak-anak lainya. Ia menuturkan bahwa sudah hampir 3 tahun anak-anak di wilayahnya terpaksa harus menggunakan Balai Pertemuan Umum untuk tempat belajar.

“Kalau pas ada hajatan semisal kawinan, upacara adat maupun pertemuan-pertemuan lainya yang mengharuskan penggunaan BPU ,maka anak-anak di sini terpaksa harus libur dalam waktu yang tak bisa ditentukan lamanya. Kalau untuk kelas 5 dan kelas 6,anak-anak pun terpaksa harus mengikuti proses belajar mengajar di seberang sungai dan tempatnya pun terbilang sangat jauh,” tuturnya.

siswa2

Kesedihan dan keprihatinan pada kondisi anak-anak yang tak punya gedung sekolah tersebut juga dirasakan oleh Ari Yusnita Anggota Komisi VII DPR RI yang kebetulan mewakili Dapil Kaltim/Kaltara. Saat dihubungi Indeks Berita.com, legislator perempuan ini tak dapat menyembunyikan kekecewaan dan tangisanya saat mengetahui anak-anak yang menurutnya adalah pewaris negeri dan generasi terdepan dari NKRI tersebut harus terkatung-katung dalam proses belajar mengajar.

“Sudah 71 tahun Indonesia Merdeka, namun kondisi wilayah perbatasan terutama di daerah pedalaman tetap sama. Seharusnya anak-anak di diwilayah Lumbis dan Lumbis Ogong mendapat perhatian serius karena mereka adalah garda terdepan Republik ini,” ucapnya.

ari-yusnita-1000x480

 

Dengan nada marah, Ari juga menambahkan seharusnya semua pihak memalingkan hati dan fikiran pada kondisi perbatasan agar dan tidak terfokus pada masalah Jakrta dan masalah Pilkada semata.

“Jangan hanya sibuk urus Demo, tapi pikirkan juga tentang masa depan anak-anak di wilayah pedalaman itu. Mereka adalah pewaris negeri ini yang berhak dan layak untuk memperolah sarana pendidikan sebagaimana yang diperoleh anak-anak di perkotaan. Saya akan perjuangkan kondisi anak-anak itu lewat Fraksi saya,” tegasnya

Ari juga menambahkan bahwa saat ini di DPR sudah terbentuk Tim Pengawas Perbatasan, ia berharap agar Tim tersebut benar-benar mampu untuk memperjuangkan kepentingan Perbatasan dan bukan hanya menjadi wacana semata.

Terpisah, Bupati Nunukan Asmin Laura lewat pesan singkatnya menyatakan keprihatinanya dengan kondisi anak-anak di wilayah Desa Tanjung Hulu tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut ke Dinas Pendidikan untuk segera disikapi.

“Memang sangat miris,sehingga hal itulah yang membuat saya harus berkomitmen dengan 20% anggaran untuk pendidikan. Tapi mengingat daerah kita ini luas dan sektor pendidikan masih banyak kekurangan sarana dan prasarananya, maka untuk memenuhinya tentu tak bisa langsung namun bertahap sesuai keuangan daerah,” katanya.

BAGIKAN

8 KOMENTAR

  1. Jangan hanya kata perihatin saja yang di ucapkan oleh para penentu kebijakan, kalau bangsa ini sudah tidak mampu atau tidak ingin untuk memperbaiki pendidikan anak-anak itu sampaikan kepada mereka, agar mereka bisa memperbaiki dan menentukan sendiri pendidikan seperti apa yang ingin mereka jalani, jangan salahkan mereka saat mereka menjual jiwa nasionalisme mereka agar mereka mendapatkan pendidikan yang selayaknya

  2. Kehadiran negara memang sangat kurang di daerah ini. mgkin harus ada staf khusus presiden bidang perbatasan agar mslh spt ini dpt sgera diatasi.

  3. Sedih banget membacanya. seharusnya negara tampil disini ,benar kata Bu Ari,kita hanya sibuk demo sementara acuh pada kondisi wilayah tapal batas beserta isinya. ntr klo dah di caplok Malaysia,baru pada teriak.

Tinggalkan Balasan ke Andi Solihin Batal membalas