Tak Tuntas oleh Gatot, Panglima TNI Mendatang Hadapi banyak Pe-er

Panglima TNI Gatot Nurmantyo dinilai belum melakukan upaya-upaya khusus dan spesifik selama dua tahun kepemimpinannya. Akibatnya, masih banyak agenda yang belum tuntas oleh Panglima TNI, khususnya yang terkait dengan reformasi TNI.

Penilaian itu dikatakan Ketua Setara Institute, Hendardi, dalam diskusi bertajuk “Pergantian Panglima dan Akselerasi Reformasi TNI” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Menurutnya, tidak tersentuhnya berbagai upaya terkait reformasi TNI ini antara lain karena Panglima TNI terkesan lebih senang menjadi selebriti politik.

“Panglima TNI Gatot Nurmantyo sendiri lebih senang menjadi selebriti politik di panggung politik agama yang telah menguat di Indonesia,” ujarnya.

Hal lain yang jadi sorotan Hendardi adalah masih berjalannya peradilan militer, masih rendahnya kesejahteraan prajurit TNI, serta tidak adanya upaya menyelesaikan masalah bisnis militer.

Membiarkan prajurit tidak sejahtera, menurutnya, sama saja dengan membiarkan prajurit berbisnis, apapun bentuknya.

Hendardi juga menilai Panglima TNI senang membuat kegaduhan dengan melakukan aksi-aksi konfrontasi kepada institusi lain seperti dengan Menteri Pertahanan dan Polri.

“Ini semakin mempertegas bahwa panglima TNI tidak memiliki perhatian khusus pada agenda-agenda reformasi TNI,” ujarnya.

Jatah Angkatan Udara?

Pergantian Panglima TNI merupakan salah satu agenda politik penting Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Seperti diketahui, Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.

Mengingat masih banyak soal di tubuh TNI yang belum tuntas, sejumlah kalangan menghimbau presiden tidak sekedar mencari Panglima TNI yang hanya melanjutkan estafet kepemimpinan.

“Bila pertanyaannya tentang siapa, itu terserah presiden. Namun menimbang asas kesetaraan TNI, maka sebaiknya Panglima TNI nanti berasal dari Angkatan Udara. Mereka sudah terlewati, sekaranglah saatnya ,” kata Aris Santoso, pengamat militer yang dihubungi terpisah lewat telepon selulernya, Jumat (24/11).

Aris juga menilai pentingnya Panglima TNI mendatang memiliki kapabilitas dalam melaksanakan reformasi TNI dengan baik. Tugas penting lainnya, menurut Aris, adalah pengembangan alutsita modern dan kesejahteraan prajurit.

Selain itu, tambahnya, pengganti Gatot nanti juga harus punya perhatian pada pengembangan sumber daya manusia, misalnya lewat pendidikan perwira.

“Ini penting agar ada penyamaan visi antara perwira yang lulus di era Orde Baru dengan yang lulus di era Reformasi, terutama dengan makin kuatnya aspirasi demokratis masyarakat kita saat ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Departemen Pertahanan DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Philips Hendry, mengatakan bahwa pergantian pucuk pimpinan TNI ini seharusnya dilihat sebagai proses biasa saja.

Meski demikian, Ia tak memungkiri adanya sejumlah kalkulasi politik dibalik proses ini terutama mengingat strategisnya peran dan kedudukan TNI.

“Pertimbangan politis itu tentu penting. Sejarah dan peran yang sedemikian rupa di masa lalu, membuat TNI tetap dipersepsi sebagai faktor yang menentukan hingga saat ini. Terlebih di tengah perkembangan politik masyarakat yang begitu dinamis seperti saat ini,” kata Philips di Jakarta, Jumat (24/11).

Persepsi itu, menurut Philips, membuat posisi TNI kuat dan sekaligus rentan secara politis. Karena itu, Ia menegaskan TNI tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapapun juga.

“Sebagaimana dikatakan Jenderal Soedirman, tentara itu hanya mempunyai kewajiban satu, yakni mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini,” ujarnya.

Karenanya Ia berharap Panglima TNI mendatang adalah sosok yang betul-betul membawa TNI pada peran, fungsi, dan tugasnya tersebut.

“Kita tak mungkin berharap lebih dari itu. Jadi mari kita hormati dan berikan kesempatan kepada siapapun Panglima TNI yang terpilih nanti untuk membuktikan kapasitasnya,” pungkasnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR