Temukan Kejanggalan,Tim Kuasa Hukum Tersangka Human Traficking di Nunukan Ajukan Pra Peradilan

Rianto Junianto ,SH saat memberikan pernyataanya di Room VIP, Lenflin Hotel,Nunukan, Minggu (14/5/2017) malam. foto: Eddy Santry

Penangkapan terhadap 2 orang yang diduga sebagai Calo Human Traficking di Nunukan pada Senin (3/5/2017) dan dilanjutkan Penetapan sebagai Tersangka oleh Polres Nunukan, dianggap oleh Tim Kuasa Hukum Tersangka sebagai sesuatu yang cacat Hukum. Untuk itu,melalui Surat No: 2/Pid Pra/2017/PN.Nnk yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Nunukan pada Jumat (12/5/2017) Tim Kuasa Hukum Tersangka secara resmi mendaftarkan Gugatan Pra Peradilan.

Salah satu anggota Tim Kuasa Hukum Tersangka, Rianto Junianto, kepada IndeksBerita.com , Minggu (14/5/2017) malam di Nunukan mengungkapkan bahwa berdasarkan fakta Hukum sebagaimana termuat dalam materi Pra Peradilan dalam perkara a ,quo, bahwa tindak pidana yang dituduhkan kepada Tersangka tidak memenuhi unsur pasal yang dituduhkan, dalam hal ini tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Dari fakta yang kami peroleh, kami menemukan adanya mekanisme Penyelidikan dalam proses terkait hingga ditetapkanya Klien kami sebagai Tersangka, ada  yang cacat secara hukum,” papar Pengacara senior dari Kota Bandung tersebut.

Akta Praperadilan tersangka human traficking . Foto: Eddy Santry

Akta Praperadilan tersangka human traficking . Foto: Eddy Santry

 

Rian mengungkapkan , salah satu bukti dari tindakan Penyelidik dan Penyidik kepada Tersangka yang cacat secara yuridis dan menurutnya ilelgal adalah dengan dibuatnya Laporan Polisi No:LP/63/IV/2017/Kaltim/Res Nunukan tanggal 03 April 2017 . a .quo.  Dan tak kurang dari sehari yakni pada Tanggal 3 April pihak Polres Nunukan langsung mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan No: SP.Sidik/43/IV/2017/Reskrim dan langsung pula menetapkan Kliennya sebagai Tersangka TPPO.

“Dari kejadian itupun sudah janggal. Mekanisme proses hukum yang tepat itu adalah, terima dulu laporan,lakukan penyelidikan,setelah penyelidikan dilakukan , barulah seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka dan itupun harus  sesuai Pasal 1 (5) KUHP dan Pasal 1 (2) KUHP,” urainya.

Apabila mekanisme proses penegakan hukum sudah tidak sesuai,lanjut Rian, hal itu bukan hanya sangat merugikan Tersangka, namun juga tidak akan dapat menghentikan Human Traficking yang menurutnya sebagai tindak kejahatan Dunia. Pihaknya meyakini kekhawatiranya bahwa Klienya hanya korban sementara Aktor-Aktor Penyelundupan Manusia justru bebas berkeliaran.

“Disamping demi keadilan untuk Tersangka, kami sengaja mengajukan gugatan Pra Peradilan ini adalah sebagai edukasi kepada masyarakat Nunukan tentang kesadaran Hukum dan mekanisme proses penegakan Keadilan. Maka kami dampingi Tersangka secara Prodeo (cuma-cuma),dengan harapan kita akan dapat ungkap,siapa Pelaku yang sebenarnya” pungkasnya.

Sebagaimana dalam Pemberitaan sebelumnya pada hari Senin (3/42017), Kepolisian Resor Nunukan, Kalimantan Utara, bekerja sama dengan Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Bareskrim Polri menggerebek sebuah rumah di Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Dalam Penggerebegan tersebut Polisi berhasil menamankan 45 orang (10 diantaranya anak-anak) yang diduga akan diselundupkan ke Sabah-Malaysia. Dalam kesempatan tersebut,Polisi juga mengamankan 2 orang bernama R dan M yang saat ini ditetapkan sebagai Tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau Tindak Pidana Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PTKILN).

BAGIKAN

4 KOMENTAR

  1. oknum polisi di nunukan gk heran mah,,,asal nangkap jg trus lngsung mau djadikan tersangka
    bnyak kasus yg trjd yg teri dberantas habis sdgkan kakapnya bebas berenang kmn mn….
    blum lg lngsung main hajar saja pdhal yg dtngkap sdh tdk melawan…..trutama kasus narkoba,,ngalah ngalahin buron kelas kakap dhajar hbis hbisan….
    pdhal mreka jg manusia bkn binatang

  2. Lawan ! krna slma ini yg dipenjara hanya para penambang sementara pengurus TKI justru bebas melenggang.

  3. mudah2an dgn praperadilan ini akn dpt mengungkap mavia human traficking yg slma ini jd gurita bisnis oknum2 tertentu. salut,msih ad pengacara yg beraani spt ini. skrg tergantung presiden aj, kl pengen negara ini bebas perdagangan manusia, bantu donk ungkap melalui praperadilan ini.

  4. kalau bnr terjadi,ini adalah pertama kalinya proses hukum melalui Praperadilan di kalimantan utara.

TINGGALKAN KOMENTAR