Tepi Indonesia: Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Caleg, Tidak Adil

Jeirry Sumampow, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI)

Banyaknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan para anggota legislatif, membuat KPU berniat untuk mengeluarkan Peraturan KPU yang melarang narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (Caleg). Bayak penolakan terhadap pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg tersebut, setelah sebelumnya PAN dan Nasdem, dikalangan publik muncul penolakan dari Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) melalui ketuanya Jeiry Sumampow.

Menurut Jeiry, jika para koruptor yang sudah menjalankan hukuman maka yang bersangkutan sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga, tambah pria yang dikenal sebagai penggiat demokrasi dan pengamat pemilu ini, dia tidak boleh dihukum lagi dengan mencabut haknya  untuk dipilih dalam Pemilu.

“Ini terkait dengan hak asasi. Kalau dia sudah menjalani hukuman, maka semestinya hak politiknya bisa dipulihkan. Kan itulah salah satu esensi mengapa adanya hukuman itu, di rumah tahanan, seseorang akan mengalami perubahan sikap dan perilaku. Dia menjadi pribadi yang baru untuk hidup kembali dalam dan bersama masyarakat. Sehingga harus dipulihkan juga hak politiknya dalam Pemilu, untuk memilih dan dipilih,” ujar Jeiry kepada indeksberita.com saat dihubungi via telepon hari ini (9/4/2018) di Jakarta

Jeiry menambahkan, kita boleh benci, marah, bahkan mengutuk kejahatan korupsinya tetapi haknya termasuk hak politiknya yang termasuk bagian dari hak asasi, tak boleh dimatikan atau diakhiri secara permanen.

“Soal kemungkinan orang ini terpilih lagi dan lalu berkuasa biarlah itu diserahkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Untuk itu latar belakang orang yang bersangkutan saat pemilu, tak boleh juga ditutup-tutupi, malah harus dibuka agar masyarakat tahu bahwa orang tersebut dimasa lalu pernah melakukan kejahatan korupsi,” tegas Jeiry.

Mengenai kekhawatiran masyarakat bahwa yang bersangkutan jika berkuasa akan melakukan kejahatan korupsi lagi; Jeiry justru melihat itu sebagai sebuah tantangan. Tantangan untuk membuat sistem dan mekanisme yang mencegah hal itu tidak terjadi.

“Yang jelas mematikan hak politik untuk dipilih dalam Pemilu dan Pilkada merupakan sebuah solusi yang tak manusiawi dan tidak bermartabat. Penyelesaian seperti itu rasanya kurang bijak dan etis karena melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Dan kemanusiaan adalah nilai tertinggi yang harus dihargai dan dihormati,” tandasnya.

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengeluarkan aturan berupa pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg. Aturan larangan tersebut rencananya akan dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pileg 2019 mendatang untuk pertama kalinya. Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan bahwa aturan tersebut dikeluarkan dengan maksud agar calon yang akan maju baik di Pilkada maupun Pileg tidak ada yang tersentuh kasus-kasus korupsi.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR