Tepis Gosip, Presiden Tegaskan Tak Ada Permintaan Maaf Kepada PKI

Foto: Setkab

“Sudah jangan dengarkan. Sekali lagi tidak ada rencana untuk meminta maaf kepada PKI”

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tidak ada rencana dan pikiran pemerintah untuk minta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Presiden memandang perlu menyatakan kembali hal itu untuk menepis gosip yang selama ini beredar di masyarakat. Bahkan, presiden menilai ada pihak-pihak yang sengaja “menggorengnya”.

Penegasan Presiden disampaikan saat bertemu dengan keluarga besar TNI dalam acara buka puasa bersama, di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (27/6) petang.

“Sebetulnya ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Bertemu PP Muhammadiyah saya juga sampaikan. Bertemu dengan PBNU juga sudah saya sampaikan. Ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dengan ulama juga sudah saya sampaikan. Termasuk saat upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang  Buaya, setahun yang lalu, juga sudah saya katakan,” tegas Presiden.

Tapi, menurut Presiden Jokowi, ada pihak yang “menggoreng-goreng” sehingga muncul lagi gosip dan isu-isu seperti itu.

“Sudah jangan dengarkan. Sekali lagi tidak ada rencana untuk meminta maaf kepada PKI,” tegas Presiden Jokowi.

Lebih lanjut Presiden menambahkan, kita tidak perlu mengingkari saat-saat kelam dalam sebuah perjalanan bangsa dan Negara. Tapi yang paling penting adalah untuk menyongsong masa depan agar lebih baik, agar peristiwa semacam itu tidak terjadi lagi.

“Sebab itu kita harus merajut kebersamaan, membangun persatuan untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang siap berkompetisi, bangsa yang maju, bangsa yang memberikan kesejahteraan pada rakyatnya,” tutur Presiden.

Pentingnya Satuan Teritorial

Selain itu, sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung tentang satuan teritorial. Ditegaskan Presiden, bahwa dirinya berkeyakinan  satuan teritorial itu tetap dan sangat penting untuk dipertahankan keberadaannya sebagai deteksi dini terhadap ancaman-ancaman terhadap negara kita.

“Deteksi dini adanya potensi ancaman terhadap bangsa dan negara, ancaman terhadap keutuhan NKRI, dan adanya gangguan keamanan di dalam negeri kita,” ujarnya.

Presidenmengakui, memang ada kajian-kajian akademik sebagai masukan, sebagai pendapat, dan sebagai bahan pertimbangan mengenai hal tersebut. Tapi, Ia menegaskan untuk memilih tetap mempertahankan keberadaan satuan teritorial TNI.

Selain Presiden Jokowi, juga hadir dalam acara buka bersama keluarga besar TNI itu antara lain Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Ade Komarudin, dan Ketua DPD RI Irman Gusman.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR