Terima Uang Rp 470 Juta, Anggota DPRD Kota Mojokerto Ditangkap KPK

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor DPRD Kota Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (18/6/2017) siang. Penyidik mencari barang bukti suap yang dilakukan anggota DPRD Kota Mojokerto bersama kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (DPUPR pada Sabtu, (17/6/2017) dini hari.

Dalam penggeledahan penyidik masuk ke ruang Sekretaris DPRD Kota Mojokerto di lantai satu dan ruang pimpinan DPRD Kota Mojokerto di lantai dua di Jlan Gajah Mada, Kota Mojokerto.

Selain di ruang wakil rakyat itu, penyidik juga menggeledah kantor Dinas Pendidikan di Jalan Benteng Pancasila. Setelah itu penggeledahan dilanjutkan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (DPUPR) di Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto.

Penyidik terlihat membawa koper hijau, jingga, dan kuning dalam pengawalan sejumlah aparat Polresta Mojokerto.

Menanggapi kasus ini, Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus membenarkan, bahwa telah terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di kota yang dipimpinnya. Ada anak buahnya yang terlibat. Ia pun mengaku, menerima laporan setelah peristiwa operasi tangkap tangan yang digelar KPK Sabtu dini hari itu.

“Laporan saya terima jam 4.00 WIB pagi, “ kata Mas’ud, Ahad, (18/6/2017).

Namun saat diminta menyebutkan nama anak bua yang terlibat. Ia hanya mengatakan, KPK sudah menyebutkan nama mereka. “Biarkan KPK yang memproses hukum. KPK sudah memberitakan. Kutip dari KPK saja. Saya hanya menegaskan memang ada jajaran kepala dinas yang terlibat, “ ujar Mas’ud.

Kasus ini KPK menetapkan Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo dan dua wakilnya, Umar Faruq dan Abdullah Fanani sebagai tersangka korupsi pengalihan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto 2017.

Ketiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto itu ditetapkan sebagai tersangka, karena menerima uang sejumlah Rp 470 juta dari Rp 500 juta dari komitmen fee untuk pengalihan anggaran.

Wakil Ketua KPK  Basaria Panjaitan saat memberikan keterangan pers mengatakan, dalam penangkapan itu KPK menyita uang senilai Rp 470 juta dari beberapa pihak. “Diduga senilai Rp 300 juta uang tersebut merupakan pembayaran atas total komitmen Rp 500 juta dari Kadis PUPR,” kata Basaria di Gedung KPK Jakarta pada Sabtu, 17 Juni 2017.

Masih kata Basaria, uang tersebut adalah komitmen kepada DPRD Kota Mojokerto agar menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan Dinas PUPR Kota Mojokerto 2017 senilai Rp 13 miliar.

Ia juga menuturkan, bahwa uang senilai Rp 170 juta diduga terkait komitmen setoran triwulan yang telah disepakati. Ia menyebutkan uang tersebut ditemukan di sejumlah lokasi, yakni  Rp 140 juta ditemukan di mobil Kadis PUPR Wiwiet Febriyanto,  Rp 300 juta ditemukan di mobil H, dan Rp 30 juta dari T. H dan T diduga berperan sebagai perantara.

Sementara itu, salah satu anggota DPRD Kota Mojokerto Dwi Edwin Endra Praja mengatakan, ada tiga petugas KPK yang datang ke gedung DPRD Kota Mojokerto yang berada satu kompleks dengan kantor Pemerintah Kota Mojokerto di Jalan Gajah Mada 145. “Dua laki-laki dan satu perempuan,” kata Edwin.

Pada Sabtu dini hari itu, masih kata Edwin, melihat ada tiga koleganya di DPRD Kota Mojokerto diamankan KPK.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR