Terkait OTT KPK terhadap Bupati Pamekasan, Saiful Minta Pelayanan Warga Tetap Normal

Bupati Pamekasan Achmad Syafii digiring Tim KPK ke mobil tahanan. (istimewa)

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf meminta, pelayanan masyarakat di Kabupaten Pamekasan tidak terganggu, terkait tertanggkapnya Bupati Achmad Syafii oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 2 Agustus 2017.

“Pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Pamekasan harus tetap berjalan seperti biasa. Terkait persoalan bupati, sepenuhnya sesuai proses hukum yang berlaku, “ kata Saiful, Kamis (3/8/2017).

Saifullah mengaku sangat prihatin dengan peristiwa yang menimpa Bupati Pamekasan, dan berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di wilayah pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

“Terus terang ini di luar dugaan dan mengagetkan banyak pihak. Mari dijadikan pelajaran bagi posisi penyelenggara negara,” ucap Gus Ipul, panggilan akrabnya.

Ia mengatakan, roda pemerintahan saat ini dijalankan oleh Wakil Bupati Mohammad Khalil Ay’ari. Itu bertujuan agar roda pemerintahan terus berjalan dan pelayanan masyarakat tidak terganggu.

Sebagaimana terjadi, Bupati Pamekasan Achmad Syafii terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, diduga terlibat kasus suap proyek Desa Dassok sebesar Rp 250 Juta pada Rabu 2 Agustus 2017.

Suap ini merupakan kasus penyimpangan proyek pembangunan jalan di Desa Dassok dengan anggaran Rp 100 Juta.Terdapat 11 orang yang di periksa KPK di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Timur saat penangkapan Rabu itu.

Dari Kejaksaan Negeri Pamekasan, terdapat Kepala Kejaksaan Negeri Rudi Indra Prasetyo, Kepala Seksi Intel Kejaksaan Soegeng Prakoso, Kepala Seksi Pidana Khusus Eka Hermawan, dan seorang staf kejaksaan serta dua sopir kejaksaan.

Unsur pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) terdapat Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, Kepala Inspektorat Sucipto Oetomo, Ketua Persatuan Kepala Desa Pamekasan Moh. Ridwan, sekaligus Kepala Desa Mapper, serta Kepala Desa Dasuk Agus.

Dengan kekosong kepala daerah tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Gubernur Jawa Timur segera akan menunjuk pelksan tugas. Saiful menyampaikan, hal ini akan dilakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan gubernur Jawa Timur.

“Kami akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri sekaligus menunggu Pak Gubernur kembali. Yang pasti, adanya kasus ini jangan sampai membuat masyarakat Pamekasan tidak terlayani dengan baik,” kata Saiful.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR