Terkait Telegram Tragedi 1965, Menhan Akan Undang Dubes AS

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu

Jakarta – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku belum melihat secara langsung dokumen telegram tragedi 1965 dari pemerintah Amerika Serikat. Untuk memastikan hal tersebut, dirinya akan menanyakan langsung ke Menteri Pertahanan Amerika Serikat, James Mattis dan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Joseph R Donovan.

“Nanti saya tanya dulu lah, saya kabari (nanti). Saya makan-makan dengan dubesnya, nanti saya ketemu langsung, saya bicara ‘ini gimana sih,’ nah begitu, baik-baik saja,” ujar Ryamizard di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017).

Menhan mengakui, walau dirinya akrab dengan Amerika serikat, namun mantan KSAD tersebut tak ingin langsung mempercayai isi dokumen tersebut tanpa melakukan cek dan ricek terlebih dahulu.

Apalagi menurut Menhan, Amerika Serikat punya rekam jejak yang selalu mencampuri urusan negara lain pada era tersebut. Ia menyebut, bagaimana Amerika Serikat ikut dalam peperangan yang terjadi di beberapa negara, baik Timur Tengah hingga Vietnam.

Dalam hal ini menurut Menhan, Pemerintah tak ingin gegabah menggunakan dokumen tersebut sebagai bahan penyelidikan. Klarifikasi diperlukan agar tuduhan tak salah sasaran.

“Kita enggak diamkan begitu saja, tapi kan kita tidak nuduh gitu, enggak,” tandas Ryamizard.

Berita yang dalam kurun dua hari ini menjadi sorotan publik ini bermula saat Lembaga non-pemerintah Amerika Serikat National Security Archive membuka dokumen rahasia terkait tragedi pembunuhan massal 1965. Dokumen ini berisi telegram rahasia yang dikirim Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia kepada Pemerintah Amerika.

Dalam dokumen itu memuat laporan berisi 30 ribu halaman dari 39 dokumen yang merekam aktivitas kedutaan AS di Jakarta pada periode 1964-1968.

Dokumen yang sebelumnya rahasia ini akhirnya boleh diungkap ke publik setelah Pusat Pengungkapan Dokumen Nasional AS merespons banyaknya kalangan yang menuntut pemerintah AS membuka rahasia tentang apa yang terjadi pada masa itu.

Dalam dokumen yang sudah diungkap ini secara spesifik menyebut pembantaian massal oleh tentara dan GP Ansor “sayap organ” Nahdlatul Ulama, atas perintah Suharto.

Dalam dokumen itu juga dikatakan diplomat AS di Jakarta telah menyimpan data nama-nama pemimpin PKI yang dieksekusi dan pejabat AS yang secara aktif mendukung Tentara Indonesia menghabisi gerakan komunis.

Selain kejadian terkait pembantaian pasca tragedi G 30 September, Telegram dalam bocoran NSA dimulai pada 12 Oktober 1965 dalam dokum tersebut juga secara detail menceritakan tentang uapaya Suharto (May Jen kala itu) dalam upaya pengalihan kekuasaan dari Sukarno kepada dirinya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR