Terus Diwarnai Beda Pendapat, Pembahasan RUU Pemilu Alot

Diah Pitaloka anggota Pansus RUU Pemilu

Pembahasan Rancangan Undang Undang / RUU Pemilu di DPR masih sangat alot. Perbedaan masih terus mewarnai setiap kali digelar rapat. Hingga saat ini Pansus RUU Pemilu belum bersepakat atas sejumlah isu krusial. Hal itu disampaikan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bogor-Cianjur, Diah Pitaloka saat gelar diskusi dengan sejumlah pengurus PDI Perjuangan Kota Bogor di Taman Kencana, Kota Bogor, Minggu (28/5/2017).

“Ada banyak pembahasan yang belum menjadi kesepakatan dan masih berbeda pendapat. Sebelumnya, ada sejumlah poin penting yang dibahas yakni soal izin bagi kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden, dana kampanye, jumlah anggota DPD, dan syarat umur pemilih,” kata anggota Pansus RUU Pemilu saat diwawancarai indeksberita.com.

Diah melanjutkan, terkait pembahasan jumlah kursi anggota DPR, jumlah kursi di setiap dapil DPR yang akan bertambah juga masih belum ada titik temu. Sebenarnya, papar dia, semua fraksi sepakat dengan penambahan kursi DPR. Namun, jumlah tambahan belum disepakati. Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan, pihaknya mengusulkan tambahan 19 kursi sehingga kedepan jumlah anggota DPR menjadi 579.

“Wacana yang berkembang, akan ada penambahan. Namun, belum ada kata setuju dan masih dibahas. Misalnya, kedepan untuk Dapil DPR RI akan berubah Kota Bogor dan sebagian Kabupaten Bogor (sebelumnya Kota Bogor dan Cianjur.red). Sedangkan Cianjur, nantinya akan bergabung dengan Bandung Barat. Tapi hal ini juga belum final,” ujarnya.

Terkait penambahan kursi DPR, hal itu dianggap perlu karena ada daerah otonom baru. Sementara, isu presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden), parliamentary threshold (ambang batas parlemen) hingga sistem pemilu DPR, juga disebutnya belum tuntas.

Sementara, isu yang sudah disepakati dalam pembahasan RUU Pemilu adalah syarat umur pemilih berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin.

“Sedangkan isu yang juga sudah mencapai kata sepakat antarfraksi yaitu sifat keanggotaan KPU dan Bawaslu tingkat kabupaten atau kota. Dalam rapat, disetujui bahwa KPU dan Bawaslu di tingkat kabupaten atau kota bersifat tetap, bukan ad hoc,” tukasnya.

Selain isu-isu tersebut, materi-materi krusial yang pembahasannya masih ditunda yakni terkait sistem pemilu anggota DPR dan DPRD, ambang batas parlemen, metode konversi suara, presidential Threshold, dan persyaratan partai politik peserta pemilu.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR