Tim Satgas KPK Lakukan OTT di Pamekasan Madura, Jawa Timur

Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini KPK melakukan OTT di Pamekasan Madura, Jawa Timur, Rabu (2/8/2017).

Usai melakukan pemeriksaan intensif setelah penangkapan. Tim Satgas KPK membawa sejumlah pihak yang terjaring OTT dibawa ke Jakarta. Sebelum dibawa ke Jakarta, mereka yang ditangkap terlebih dulu menjalani pemeriksaan di kantor polisi Polres Pamekasan.

KPK juga melakukan penyegelan kantor Kejari dan kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bagian kantor Kejari Pamekasan yang disegel adalah ruang kerja Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus).

Salah satu staf kantor Inspektur Juhari, mengatakan, penyegelan ruang kerja kepala Inspektur berlangsung pada jam 09.00 WIB. Petugas dari KPK yang melakukan penyegelan sebanyak dua orang.

“Dua petugas KPK yang menyegel tadi, salah satunya ada yang gemuk,” ucap Juhari.

Selanjutnya dia mengaku belum tahu persoalan apa yang menyebabkan ruang kerja pimpinannya disegel KPK. Sebab dirinya berada di ruang kerja berbeda.

“Tadi saya sedang melakukan pemeriksaan. Tiba-tiba di luar ada penyegelan,” ungkap Juhari.

Sejumlah pejabat  yang dibawa petugas KPK  adalah Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Inspektorat Sucipto Utomo dan Kepala Kejari Rudi Indra Prasetya. Bersama dengan mereka, KPK juga membawa Kepala Seksi Intel Sugeng, Kepala Seksi Pidana Khusus Eka Hermawan dan dua staf Kejari, serta dua staf Inspektorat dari Pemkab Pamekasan.

Karena OTT di Pamekasan diduga kasus suap alokasi dana desa 2015-2016, maka KPK juga memboyong dua kepala desa, yakni Agus Kepala Desa Dasuk, Kecamatan Pademawu Muhammad Ridwan, Kepala Desa Mapper, Kecamatan Proppo.

Mereka diangkut bersama-sama menggunakan bus milik Sabhara Polres Pamekasan dengan pengawalan petugas Sabhara.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membenarkan, tim melakukan OTT di Pamekasan. “Benar,  Ada unsur penyelenggara negara dan PNS yang diamankan,” kata Basaria.

Masih kata Basaria, kasus ini terkait penanganan suatu perkara hukum di Pamekasan. Namun, Basaria belum bisa menjelaskan secara perkara yang dimaksud.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR