TNI dan Polri Mendukung Penuh Perppu Ormas Menjadi Undang-Undang

Rapat dengar pendapat di Komisi II DPR, dengan TNI dan Polri mengenai Perppu Ormas menjadi Undang Undang, Kamis (19/10/2017) di DPR RI (Edy Santri)

Pro kontra Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) terus bergulir. Tetapi TNI dan Polri mendukung penuh Perppu Ormas menjadi undang undang.

Dukungan dan penolakan terhadap Perppu tersebut bermunculan. Sebelumnya Fraksi Gerindra dan PKS secara tegas menolak Perppu Ormas tersebut dgn alasan Perppu tersebut bertentangan dengan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945, yang menjamin kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Berbeda sikap dengan Gerindra dan PKS, justru pihak TNI dan Polri, bersama Kejaksaan Agung dan Kemendagri, mendukung Perppu Ormas menjadi undang undang.

Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR, Kamis (19/10/2017). Perwakilan TNI, Letnan Jenderal TNI Dodi Wijanarko mengungkapkan bahwa TNI mendukung penuh Perppu Nomor 2/2017 itu untuk menjadi undang-undang dan segala subtansinya diserahkan kepada Pemerintah.

“Kami (TNI) mendukung kebijakan politik tersebut untuk Perppu Nomor 2/2017 untuk menjadi undang-undang dan substansi yang ada kami serahkan kepada pemerintah,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan Polri, Irjen Raja Erizman. Erizman mengungkapkan bahwa Polri juga mendukung Perppu Ormas menjadi undang undang, karena bagi Polri, hal tersebut untuk menghargai asas hukum.

Dengan diundangkan Perppu Ormas tersebut, lanjut Erizman, adalah dengan maksud melakukan penguatan terhadap Pancasila dan UUD.

“Kami siap dukung pemerintah. Perppu menjadi langkah awal untuk merespons ajaran radikalisme telah berkembang. Dengan Perppu ini diharapkan tidak terjadi fanatisme dan ungkapan kebencian yang mengganggu masyarakat,”ujar Erizman.

Menurut Erizman, Perppu itu bukan menghalangi kebebasan organisasi. Ada pihak yang mengapresiasi pemerintah, maka dengan perppu ini pemerintah dirasakan hadir dalam rangka memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.

Sementara itu, Jamintel Kejagung, Adi Toegarisman juga menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung Perppu Ormas itu. Dukungan agar Perpu Ormas Nomor 2/2017 segera menjadi Undang-Undang juga datang dari Kemendagri. Melalui perwakilanya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo, meminta Komisi II mempercepat dan pengesahan Perpu itu untuk menjadi Undang-Undang.

“Pemerintah mengeluarkan dan menetapkan perppu semata hanya untuk mempertahankan dan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Kedua dalam rangka untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila juga UUD 45,” tandas Soedarmo.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR