Tokoh dan Masyarakat Sipil Serukan Pilkada Damai dan Hormati Keragaman

Ketua Setara Institute, Hendardi, saat membacakan petisi seruan Pilkada damai dan menghormati kebhinekaan di Kantor Setara Institute, Jakarta, Selasa, 1 November 2016. Foto: Asfin Situmorang.

Sejumlah tokoh dan masyarakat sipil dari berbagai kalangan mengajak semua pihak untuk menjaga agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 15 Februari 2017 mendatang, berlangsung damai dan tetap menghormati keragaman yang merupakan fakta sosial-antropologis Indonesia sebagai bangsa dan negara.

Menurut Ketua Setara Institute, Hendardi, Pilkada serentak yang akan digelar di 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten adalah proses suksesi dan sirkulasi kepemimpinan, serta ikhtiar mencari pemimpin terbaik untuk mengabdi pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

“Sebagai sebuah proses demokrasi, Pilkada sejatinya adalah proses politik biasa yang tidak mencemaskan warga,” kata Hendardi saat menyampaikan Petisi di kantor Setara Institute, Jakarta, Selasa (1/11).

“Pilkada seperti proses politik lainnya, sedapat mungkin memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk bersikap rasional, kritis, dan kebebasan dalam menentukan pilihan,” tambah Hendardi.

Namun, menyimak ruang publik Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan Pilkada DKI Jakarta, yang penuh caci maki, kebencian, dan penggunaan etnisitas seperti Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) untuk menghimpun dukungan politik dan menundukkan lawan politik, Hendardi menilai situasinya seolah-olah kembali pada sebelum Sumpah Pemuda dicetuskan 88 tahun yang lalu.

“Saat ini kohesi sosial kita sebagai bangsa, khususnya di DKI Jakarta, dirusak oleh barikade sosial diantara warga yang berbeda dan mengarah pada menguatnya himpunan-himpunan yang sempit yang mengikis kebhinekaan dan perdamaian,” tandasnya.

Hendardi dan sejumlah tokoh itu mengingatkan, bangsa Indonesia dibentuk dan terbentuk karena keberagaman atau kebhinekaannya. Fakta sosio-antropologis bangsa yang plural itulah yang menjadi kekuatan dan kekayaan kita sebagai bangsa.

Atas dasar itu, sejumlah tokoh dan elemen masyarakat sipil menyampaikan petisi dan seruan sebagai berikut:

  1. Bahwa setiap orang memiliki tugas yang sama untuk menjaga dan mempertahankan keberagaman bangsa Indonesia sebagai bentuk ekspresi kenegarawanan atau sekurang-kurangnya sebagai bentuk kepedulian pada kenegarawanan (sense of statesmanship);
  2. Bahwa penggunaan isu SARA dalam proses Pilkada di Jakarta dan di daerah lainnya, menggambarkan lemahnya kualitas demokrasi Indonesia dan kemunduran serius praktik penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Eksploitasi isu SARA dalam setiap proses politik akan melumpuhkan akal sehat publik untuk berpikir merdeka dan merampas kebebasan setiap warga;
  3. Bahwa diskriminasi atas dasar SARA adalah bentuk kejahatan tertua dalam sejarah umat manusia, karena itu negara-negara di dunia dengan tegas menentang segala bentuk diskriminasi itu. Larangan diskriminasi atas dasar SARA juga tercantum dalam UUD Negara RI 1945 dan berbagai dokumen internasional hak asasi manusia;
  4. Bahwa menjaga perdamaian dan kerukunan antar sesama adalah tugas dan kewajiban setiap anak bangsa, agar kohesi sosial kita sebagai bangsa tetap terjaga dan terus bertumbuh semakin kuat. Karena itu, kami menyerukan agar pengutamaan nilai-nilai perdamaian dan kerukunan menjadi perhatian semua elemen bangsa, bukan hanya dalam proses Pilkada tetapi berkelanjutan untuk menjaga eksistensi Indonesia sebagai sebuah bangsa; dan,
  5. Bahwa permusuhan, intoleransi, dan mengikisnya penghargaan pada sesama anak bangsa memiliki daya rusak paling serius pada bangsa Indonesia. Para penyelenggara negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, politisi, elemen masyarakat sipil semuanya mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memastikan perdamaian dan keamanan tetap terjaga.

Petisi itu dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan kelompok tokoh dan masyarakat sipil, antara lain: Yudi Latif (Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan), Hendardi (Ketua Badan Pengurus SETARA Institute), KH. Husein Muhammad (Pengasuh Pondok Pesantren Dar Al Tauhid Cirebon), Usman Hamid (Public Virtue Institute-PVI), Haris Azhar (KontraS), Allisa Wahid (Pegiat Gusdurian), Savic Alieha (Pimred NU Online), Karlina Supelli (Akademisi STF Driyarkara), Rumadi Ahmad (Lakpesdam NU), Al Araf (Imparsial), Muhammad Hafiz (Human Rights Working Group), Benny Soesetyo (Budayawan), Bonar Tigor Naipospos (SETARA Institute), Ismail Hasani (Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Franz Magnis-Suseno (Guru Besar Filsafat STF Driyarkara), Daniel Dhakidae (Prisma-LP3ES), Nia Sjarifudin (Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika), Marzuki Wahid (Ketua Badan Pengurus Fahmina Institute), Wahyudi Djafar (ELSAM, Jakarta), Alvon Kurnia Palma (YLBHI, Jakarta), dan Anas S.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR