Trenggono : Arah Investasi untuk Mengembangkan Potensi Ekonomi Dalam Negeri

Narasumber dalam diskusi yang bertajuk 'Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat Untuk Memperkuat Ekspor dan Neraca Pembayaran’ yang diselenggarakan di Kedai Tempo, Jakarta Timur, Rabu (14/8), dari kiri ke kanan: Sakti Wahyu Trenggono, Teddy Wibisana, Tosca Santoso dan Faisal Basri.

Harus ada road map (peta jalan) dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan arah investasi ditujukan untuk mengembangkan potensi ekonomi dalam negeri. Kedua hal tersebut disampaikan oleh Wahyu Sakti Trenggono, mantan Bendahara TKN (Tim Kampanye Nasional) Jokowi-Maruf Amin, dalam acara diskusi yang bertajuk: ”Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat Untuk Memperkuat Ekspor dan Neraca Perdagangan’ di Utan Kayu, Jakarta Timur, Rabu (14/8/2019).

“Harus ada roadmap yang jelas tentang pembangunan ekonomi nasional, yang menegaskan upaya pemanfaatan investasi untuk merningkatkan substitusi lokal. Jangan selalu tergantung impor,” kata Trenggono.

Menjawab pertanyaan peserta diskusi tentang bagaimana pandangannya tentang pembentukan holding, Trenggono berpesan agar hal tersebut dilakukan dengan hati-hati. Ia kemudian mengingatkan, undang-undang mengamanahkan agar BUMN menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi.

“Jika holding BUMN dibentuk karena melihat Temasek, pembentukannya menjadi tidak tepat. Singapura hanya seluas kota berbeda dengan Indonesia luasnya yang dari Sabang sampai Merauke. Apalagi jika holding dibentuk, misalnya untuk menyamarkan BUMN yang sedang sakit, tentu lebih tidak tepat lagi,” kata Trenggono lagi.

BUMN yang sakit, menurut Trenggono, harus disehatkan lebih dahulu, bukan digabungkan dengan BUMN yang sehat. “BUMN yang sehat diholdingkan, yang sakit disembuhkan dulu,” tukasnya.

Sementara itu, Tosca Santoso, praktisi wirausaha sosial (social entrepreneurship), yang juga menjadi narasumber dalam diskusi tersebut mengatakan dirinya melihat program Perhutanan Sosial pemerintah Jokowi, dapat menggerakan ekonomi di pedesaan. Kebijakan yang memberikan akses pengelolaan lahan hutan kepada petani ini, juga akan membuat struktur penguasaan lahan antara pengusaha dengan masyarakat menjadi lebih adil.

“Sebelum ada Perhutanan Sosial ketimpangan kepemilikan lahan antara pengusaha dan petani, 88% berbanding 12%. Jika target Perhutanan Sosial seluas 12 juta hektar tercapai, maka struktur kepemilikan lahan menjadi 55% banding 45%” ungkap Tosca.

Hak pengelolaan lahan selama 35 tahun dalam Perhutanan Sosial lanjut Toska, membuat masyarakat lebih yakin untuk berinvestasi dalam mengelola lahannya. Hal ini yang menyebabkan adanya peningkatan kegiatan ekonomi di masyarakat.

“Meningkatan ekonomi dimasyarakat terus bertambah, ini akibat adanya Perhutanan sosial memberikan kepastian karena ijin yang diberikan jangka panjang selama 35 tahun kepada kelompok-kelompok tani,” tutup Tosca.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR