Tuntut Ahok Ditahan, GNPF MUI akan Demo Lagi pada 2 Desember

Proses hukum oleh kepolisian yang telah menetapkan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penodaan agama, sepertinya tidak cukup membuat Front Pembela Islam (FPI) dan elemen lain yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), puas. GNPF MUI mengumumkan rencana menggelar unjuk rasa pada 2 Desember 2016 mendatang untuk menuntut penahanan Ahok.

“Karena Ahok tidak ditahan, maka GNPF MUI menggelar aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016 dengan tema Bersatu dan Berdoa Untuk Negeri,” kata juru bicara FPI Munarman didampingi Ketua GNPF Ustaz Bachtiar Nasir dan pembina GNPF Habib Rizieq Shihab di Jakarta, Jumat (18/11).

Kendati Ahok sudah ditersangkakan dan dicegah keluar negeri oleh kepolisian, Munarman menilai Ahok tetap harus ditahan karena berpotensi melarikan diri dan menghilangkan barang bukti berupa video di situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Dia juga berpotensi mengulangi perbuatan sesuai sikap arogannya,” kata dia. “Semua tersangka terkait Pasal 156a KUHP selalu ditahan. Tidak ada yang bebas cuap-cuap di mana mana.”

GNPF MUI berjanji aksi massa 2 Desember akan berlangsung damai dengan menggelar ibadah shalat Jumat, shalawat dan istighosah di sepanjang jalan Medan Merdeka Barat hingga Bundaran Hotel Indonesia.

“Kegiatannya adalah shalat Jumat bersama di mana posisi imam di Bundaran HI,” katanya.

Habib Rizieq menambahkan tanggal 2 Desember bertepatan dengan Jumat Kubro dan awal Maulid Akbar karenanya dinilai sebagai saat yang tepat untuk berdoa bersama.

Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya menyatakan bahwa ada beberapa alasan yang membuat polisi tidak menahan Ahok.

Baca: http://www.indeksberita.com/mengapa-ahok-tak-ditahan-kata-kapolri/

Kapolri menjelaskan, menurut Pasal 21 Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan tidak harus dilakukan terhadap tersangka dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun penjara.

“Undang-Undang kita, KUHAP Pasal 21 Ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tidak menyatakan bahwa setiap kasus tertentu di bawah lima tahun harus dilakukan penahanan,” katanya di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11).

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR