Tuntut pembekuan Angkutan Berbasis Aplikasi, PPAD Akan Kerahkan 2000 Armada Kepung Istana Presiden

Pengurus PPAD di Polda Metro Jaya (Foto: Ceko)

Jakarta – Merasa dirugikan oleh beroperasinya beragam moda angkutan plat hitam berbasis aplikasi online, ribuan pengemudi yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD), akan melakukan demonstrasi serentak di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Jumat (4/3/2016).

Dalam keterangan pers, usai melayangkan pemberitahuan rencana aksi ke Polda Metro Jaya, Senin (29/2), di ruangan Dirintel Poda Metro Jaya, Sekjen PPAD Juni Prayitno menyatakan bahwa, pihak kepolisian telah setuju dengan rencana aksi yang akan dialakukan oleh organisasinya.

“Tadi pihak Polda sudah menerima surat pemeberitahuan dari kami dan mereka memberikan legitimasi melalui stempel tanda terima di copy surat pemberitahukan aksi massa yang kami serahkan,” ujarnya.

Prayitno selanjutnya menjelaskan, demontrasi yang dilakukan oleh organisasinya nanti akan berlangsung dengan pola konvoi damai oleh kurang lebih 2000 armada plat kuning dari beragam moda transportasi.

“PPAD akan menurunkan 2000 armada dari beragam moda transportasi plat kuining dengan tujuan aksi di balai kota DKI Jakarta serta Istana Negara dan beberapa titik lainnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” katanya.

Aksi demonstrasi itu, lanjut Prayitno, bertujuan untuk memberi masukan kepada presiden Jokowi agar bertindak tegas untuk membekukan operasional perusahaan aplikasi yang menjadi perantara beroperasinya angkutann ilegal menggunakan plat hitam, serta mengelurakan aturan terkait penyesuain tarif.

“Kami akan memberi masukan dan mendesak pemerintahan Pak Jokowi untuk membuat regulasi terkait penyesuain tarif serta membekukan sementara perusahaan aplikasi yang menjadi perantara beroprasinya angkutan ilegal berplat hitam,” tegasnya.

Dia juga menyayangkan sikap pemerintah yang menurutnya abai terhadap persoalan transportasi berbasis oneline, karena mereka melanggar peraturan dengan menerapkan tarif yang mematikan angkutan resmi plat kuning.

“Saya bingung mas sama pemerintah yang terkesan tidak ada tindakan pada operator aplikasi. Mereka kan tanpa izin macem-macem kaya kami yang plat kuning, dampaknya jelas tarif mereka lebih murah sementara kami yang bayar izin ini itu jelas tidak bisa berbuat banyak,” tutup Prayitno.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR