Uji Materi UU Parpol, Pengurus PPP Perbaiki Permohonan

Jakarta – Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Barat memperbaiki permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (27/4). Dalam sidang Perkara No. 35/PUU-XIV/2016 tersebut, Humprey R. Djemat selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan perbaikan kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Pemohon.

“Pada bagian kedudukan hukum, yaitu identitas para Pemohon, kami melengkapi dengan nama jabatan para Pemohon sebagai pengurus pada DPW PPP Kalimantan Barat atau sebagai anggota PPP dengan menambahkan bukti berupa kartu anggota yang masing-masing ditandai dengan bukti P-4D, P-4E, dan P-4F,” papar Humprey kepada Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto.

Humprey lebih lanjut menjelaskan kerugian konstitusional Para Pemohon selaku pengurus dan anggota PPP yang beritikad baik yaitu dengan telah mengikuti dan mematuhi hasil penyelesaian perselisihan internal PPP yang diatur dalam Pasal 33 UU Parpol. Pemohon merasa penyelesaian perselisihan tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum karena ketidakpastian norma Pasal 23 dan Pasal 33 UU Parpol.

“Ketidakpastian norma hukum dalam Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kepengurusan partai politik yang sah di tempat para Pemohon bernaung, dalam hal ini PPP,” imbuh Humprey.

Meskipun penyelesaian perselisihan telah dituntaskan sesuai dengan norma Pasal 33 UU Parpol dengan putusan pengadilan yang inkracht, yang menyatakan susunan kepengurusan yang sah adalah kepengurusan Djan Farid. Namun, Humprey menjelaskan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) memberikan pengesahan untuk kepengurusan yang tidak diakui. “Bahkan telah ditolak keabsahannya oleh putusan pengadilan  yang inkracht,” tegasnya.

Terhadap perbaikan permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul selaku hakim anggota menanyakan apakah penetapan yang dikeluarkan oleh Menkumham) tersebut pernah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Saya membacanya, sepertinya belum ada di dalam permohonan ini. Atau kalau boleh secara lisan pun ini juga boleh dijawab,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan itu, Humprey mengaku penetapan tersebut sudah diajukan ke PTUN dan PTUN telah mengabulkan gugatan Pemohon dan Pemohon menyatakan putusan tersebut telah bersifat inkracht.

Pada sidang sebelumnya, Ibnu Utomo bersama dua orang lainnya sebagai anggota PPP menggugat Pasal 33 ayat (2) UU Parpol. Pasal tersebut dinilai Pemohon, menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan tindak lanjut pelaksanaan putusan kasasi melalui pengesahan susunan kepengurusan.

Menurut Pemohon, tidak adanya ketentuan dalam UU Parpol mengenai tindak lanjut penerbitan Surat Keputusan bagi susunan kepengurusan parpol yang telah dinyatakan sah dalam putusan kasasi membuat Pasal 33 ayat (2) UU Partai Politik multitafsir.

Selain itu, UU Parpol dianggap multitafsir karena Menkumham bisa mengabaikan putusan kasasi dan berhak untuk tidak menerbitkan keputusan pengesahan kepada susunan kepengurusan partai politik yang telah dibenarkan keabsahannya oleh putusan kasasi. Bahkan Menkumham dapat menerbitkan keputusan pengesahan untuk susunan kepengurusan yang ditolak keabsahannya oleh Mahkamah Agung.

Akibat ketidakpastian penafsiran ketentuan hukum Pasal 33 ayat (2) UU Partai Politik, Pemohon mengatakan, partai politik tak lebih hanya akan menjadi alat yang dapat dikontrol oleh rezim pemerintah yang sedang berkuasa. Bahkan para kader partai politik yang ditempatkan di DPR dapat dikontrol, sehingga tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR