Undang Undang Anti Terorisme Disahkan

Undang Undang Anti Terorisme disahkan melalui rapat paripurna DPR RI

Setelah hampir 2 tahun dibahas DPR bersama pemerintah, Rancangan Undang-Undang (RUU) atas Perubahan UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme resmi disahkan. Undang Undang Anti Terorisme disahkan melalui Rapat Paripurna DPR di Ruang Paripurna II, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4/2018).

Sidang Paripurna yang dihadiri 281 anggota DPR RI tersebut serempak dan sepakat menyetuji pernyataan yang di lontarkan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang memimpin jalanya sidang.

“Apakah revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme ini bisa disahkan untuk menjadi UU?,” tanya Agus.

“Setuju…” kompak mayoritas anggota sidang menjawab . Dan Tok! Undang Undang Antiterorisme resmi disahkan.

Sebelumnya, Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafi’i terlebih dulu menyampaikan laporan terkait proses pembahasan revisi UU tersebut. Syafi’i menuturkan, Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003 tak hanya bicara soal pemberantasan.

“Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003 saat ini mengatur hal secara komprehensif. Tidak hanya bicara soal pemberantasan, juga aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan korban, kelembagaan dan pengawasan,” papar Syafi’i.

Sementara itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan Rencana UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang baru saja mendapat persetujuan seluruh Fraksi dapat menjadi instrumen penting bagi pemberantasan tindak pidana terorisme.

Menurut Yasonna, aksi terorisme tidak lagi bahaya laten namun bahaya nyata maka perlu upaya serius dan tidak hanya penindakan upaya preventif tapi juga prefentif.

” Kami mewakili presiden Republik Indonesia, dengan puji syukur, Presiden setuju RUU ttg pemberantasan tindak pidana terorisme untuk disahkan menjadi Undang Undang,” ujar Yasonna.

Menurut Yasonna, Pemerintah menyadari bahwa isu penanggulangan terorisme sangat berkaitan dengan Hak Azasi Manusia (HAM) dan dinamika international, maka tetap harus dilakukan dgn koridor Indonesia sebagai negara hukum.

Revisi UU Anti Terorisme sendiri telah diajukan sejak Februari 2016 oleh pemerintah ke DPR, namun tak kunjung disahkan karena ada perdebatan soal pendefinisian tentang terorisme. Revisi UU Antiterorisne kembali mencuat setelah serangkaian aksi teror yang terjadi belakangan ini di beberapa wilayah di Indonesia.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR