Video Kemarahan Wagub Kaltara Saat Upacara Tersebar Luas, Anggota DPRD Ini Angkat Bicara

Video berdurasi 1:21 detik yang saat ini tersebar luas baik lewat aplikasi pesan maupun di media sosial Facebook menjadi perhatian dan pembicaraan netizen khusnya masyarakat Kalimantan Utara. Pasalnya, dalam video tersebut nampak Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Udin Hianggio meluapkan kemarahanya akibat pembatalan Upacara Hari Guru Nasional, Senin (27/11/2017.

Dari informasi yang dihimpun Redaksi, insiden ini terjadi sekitar pukul 08:00 WITA di lapangan Aghatis Jl. Kolonel Soetadji , Tanjung Selor, Bulungan pada saat akan dilangsungkanya Upacara peringatan Hari Guru Nasional ke 72.

Insiden bermula saat Sekprov Kalimantan Utara, Badrun, diduga akan menjadi Inpektur Upacara dan mendapat teguran dari Wakil Gubernur,Udin Hianggio Udin, yang berpendapat, sebagai Wakil Gubernur dirinya lah yang berkewajiban dan berhak menjadi Inspektur Upacara.

Kejadian berlanjut saat Badrun meninggalkan Tribun dan Kepala Dinas Pemdidikan mengumumkan bahwa upacara ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan. Akibat pengumuman yang disampaikan oleh Kadis Pendidikan tersebut, Wakil Gubernur marah dan menyampaikan kekesalanya melalui mikcrophone.

“Kepada seluruh peserta upacara mohon maaf, ini karakter pemimpin-pemimpin kita yang kurang ajar. Masa sudah ada wakil gubernur disini upacara mau dibatalkan,” begitu petikan ucapapan Udhin Hianggio dalam videonya.

Dalam kesempatan terpisah, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara,Hermanus sangat menyayangkan insiden tersebut. Hermanus mengatakan bahwa ini tak lepas dari ketidakharmonisan yang terjadi antara Gubernur dengan Wakilnya.

“Konflik antara Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara merupakan potret buruknya kepemimpinan di provinsi Kaltara saat ini, karena mempertontonkan konflik tersebut secara terbuka di depan publik Kalimantan Utara,” ujar Pria yang juga dikenal sebagai Aktivis Perbatasan tersebut.

Hermanus mengaku bahwa sebagai Anggota Komisi I yang membidangi Pemerintahan di DPRD Kaltara merasa sangat malu atas konflik antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara tersebut karena konflik tersebut sudah diketahui secara nasional dan sangat viral dimana-mana di media sosial.

Adanya konflik antara Gubernur Kaltara dan Wakilnya saat ini , lanjut Hermanus, akan sangat merugikan masyarakat Kalimantan Utara. Ia mencontohkan, sulitnya mekanisme dan tahapan Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2018 yang dibahas antara Pemprov Kaltara dengan DPRD Provinsi Kaltara adalah tak lepas karena konflik antara Gubernur dan Wakilnya.

“Semestinya Kementerian Dalam Negeri sudah saatnya mengambil sikap dan langkah untuk menyikapi Konflik antara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kaltara tersebut,” tandas Politisi Partai NasDem tersebut.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR